SEPUTARTANGSEL.COM – Polemik tidak dicantumkannya nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) masih menarik perhatian di kalangan publik.
Salah satunya telah mengundang reaksi seorang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid yang turut memberikan komentar keras atas ramainya persoalan tersebut.
Hasanuddin Wahid atau yang disapa dengan Cak Udin tersebut menuangkan protes lantaran Kemendikbud tidak mencatumkan KH Hasyim Asy’ari yang merupakan tokoh pahlawan nasional. Sedangkan tokoh radikalisme termuat dalam dalam Kamus Sejarah Indonesia tersebut.
“PKB protes keras karena KH Hasyim Asy'ari enggak tertulis dalam kamus sejarah Indonesia terbitan dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, sementara Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan negara malah ada,” kata Cak Udin, seperti dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi PKB dilihat pada Kamis, 22 April 2021.
Bahkan Cak Udin menilai sikap Kemendikbud tersebut aneh dan meminta pihak Kemendikbud untuk segera menarik Kamus Sejarah Indonesia itu dari peredaran masyarakat.
“Ada yang aneh dengan Kemendikbud hari ini," ujar Cak Udin.
Baca Juga: Sambil Menangis, Ruben Onsu Minta Betrand Peto Berdamai dengan Orang Tua Kandungnya Sendiri
Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga meminta perlu adanya perbaikan sebelum diedarkan sebagai bahan mata pelajaran sejarah.
Huda juga mempertanyakan terkait tidak adanya penjelasan mengenai perjuangan KH Hasyim Asy’ari pada sampul Kamus Sejarah Jilid I.
Dia juga mengaku heran adanya nama-nama tokoh penjajah Belanda dan Jepang yang masuk ke dalam kamus tersebut, yang secara jelas tidak memiliki andil dalam proses pembentukkan negara Indonesia.
"Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asy'ari, tapi dalam kontennya tidak dimasukkan sejarah dan kiprah perjuangan beliau,” kata Huda.
“Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini, termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi, yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia," tambah Huda.
Sebelumnya, melalui laman resmi Kemendikbud, Jenderal (Dirjen) Kemendikbud Hilmar Farid telah membantah beredarnya isu miring yang menyoroti pihak Kemendikbud yang ingin membelokkan fakta sejarah Indonesia.
"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” jelas Hilmar.
Hilmar juga menegaskan bahwasanya dokumen tidak resmi yang beredar di kalangan masyarakat itu merupakan softcopy yang masih memerlukan penyempurnaan.
"Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," tutur Hilmar.***