SEPUTARTANGSEL.COM - Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim kini sedang tuai kontroversi.
Pasalnya, Mendikbud Nadiem Makarim diketahui akan mengajukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dalam PP No.57 Tahun 2021 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret 2021 itu, Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak disebutkan sebagai mata kuliah wajib.
Baca Juga: Anggota DPR RI Sebut Vaksin Nusantara Berjalan Sendiri, Hiraukan Imbauan BPOM
Menanggapi hal ini, Politisi Partai Kebakitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim ikut angkat suara dan mengkritik langkah Nadiem.
Menurut Luqman, Mendikbud lah yang paling bertanggung jawab dalam penyusunan draft PP tersebut.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan akan memecat Nadiem Makarim sebagai Mendikbud jika dirinya menjabat sebagai presiden.
Baca Juga: Mendikbud Ajukan Revisi PP No 57 Tahun 2021, Ketum KNPI Haris Pratama Desak Nadiem Makarim Mundur
"Hebatnya Gus, yg usul revisi mendikbud padahal kementrian teknis yg paling bertanggungjawab dlm penyusunan draft PP juga mendikbud. Kalau aku jadi Presiden, pasti ku kick out mendikbud," kata Luqman, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @LuqmanBeeNKRI pada hari Sabtu, 17 April 2021.
Dia menilai, Mendikbud bukan hanya sekadar menjerumuskan Presiden Jokowi, namun juga menghilangkan Pancasila dari mata kuliah pendidikan di Indonesia.
"Bukan skedar menjerumuskan Presiden, tapi menghilangkan Pancasila dari mapel Pendidikan kita," tegasnya.***