SEPUTARTANGSEL.COM – Pers adalah pilar demokrasi yang paling sehat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
“Kita sudah memilih demokrasi dan demokrasi memiliki empat pilar. Di antara keempat pilar itu, pers adalah pilar yang paling sehat. Sedangkan pilar yang lain banyak masalahnya,” kata Menko Polhukam.
Menko Polhukam menjelaskan pers masih tergolong yang paling sehat walau punya masalah. Dibandingkan dengan pilar demokrasi lain seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Baca Juga: Legenda Animasi Hanna-Barbera Diabadikan di Studio WarnerMedia
Baca Juga: Sejarah Lambang dan Bendera Partai Demokrat, Simak Penjelasan Steven Rumangkang
Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyampaikan apresiasi bahwa insan pers selalu mendapat prioritas. Dia berharap kebebasan pers terus diperkuat.
“Kebebasan pers tidak serta merta, ia harus diperjuangkan. Tidak bisa dibiarkan terus ujug-ujug dapat kebebasan. Jika dibiarkan pasti melenceng, Saya setuju dengan Menko, bahwa kalau mau membangun NKRI ini, maka pilar pers harus diperkuat,” ujar Nuh.
Kebebasan pers juga tidak boleh dilanggar karena pemerintah sangat memerlukannya.
Baca Juga: Kuba di Akhir Era Castro, Raul Castro Pensiun
Baca Juga: Musuh Kasih Ucapan Selamat, Barcelona Juara Copa del Rey
Menurut Menko Polhukam, pemerintah itu sangat memerlukan kebebasan pers. Dalam sejarah perjalanan bangsa ketika terjadi kesewenang-wenangan pada pers, seperti sensor dan pengusiran wartawan, pembredelan, maka itu adalah awal dari kehancuran. Hal itu terjadi pada Orde Baru.
“Karena itu saya melihat bahwa pers yang menjadi pengawal kelangsungan demokrasi,” ujarnya.
Dia lantas mencontohkan saat orang takut kepada preman karena penegakan hukum sulit sekali. Ketika pers memberitakan, orang menjadi berani bertindak, penegakan hukum pun berjalan. Karena cerminan masyarakat itu adalah pers.
Baca Juga: Pemkot Serang Larang Restoran Buka Siang Hari Ramadhan, Jubir Kemenag: Melanggar HAM
Baca Juga: Komnas HAM: Penegak Hukum dan Masyarakat Belum Sensitif HAM
“Dengan semangat itu, maka kalau ada kesalah pahaman dengan pemerintah, mari kita berdialog. Pers harus menjadi mitra Kerjasama dengan pemerintah, tapi tidak boleh diganggu kebebasannya,” kata Menko Polhukam dalam ‘Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan’ di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, 16 April 2021.
Dalam siaran pers yang diterima, acara tersebut disebutkan dihadiri pimpinan Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, aparat penegak hukum dan keamanan, dan asosiasi pers dan media massa.***