KSP Moeldoko Dilantik Jadi Ketua Umum, Wasekjen DPP Partai Demokrat: Tidak Memiliki Moral Politik

SEPUTARTANGSEL.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jum'at, 5 Maret 2021.

Sayangnya, KLB tersebut dinilai ilegal dan inkonstitusional karena bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat, serta tidak mendapatkan izin dari Majelis Tinggi partai.

Moeldoko pun akhirnya banjir kritik dari berbagai pihak, mulai dari para pengamat politik hingga pihak internal partai.

Baca Juga: Selain Andi Arief, Said Didu Juga Sentil Pernyataan Mahfud MD Terkait Dilantiknya Moeldoko Lewat KLB Demokrat

Baca Juga: John McAfee Pendiri Antivirus, Didakwa Atas Tuduhan Penipuan Serta Pencucian Uang Kripto, Seperti Bitcoin

Salah satunya adalah Wasekjen DPP Partai Demokrat, Muhammad Rifai Darus.

Rifai menilai bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu merupakan orang yang tidak memiliki moral politik dan tidak memahami etika berorganisasi.

"KSP Moeldoko adalah Contoh orang yang tidak memiliki Moral Politik dan tidak paham tentang etika berorganisasi," kata Rifai, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @RifaiDarusM pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Baca Juga: Annisa Pohan, Istri AHY Cuitkan Soal Keadilan, Netizen Ramai-Ramai Buka Kedok SBY Hingga Orang Tuanya

Baca Juga: Mantap! PUBG: New State Tembus 5 Juta Prapendaftaran di Google Play Store, Udah Gak Sabar Nih!

Mantan Ketua Umum KNPI itu pun menyayangkan sikap Moeldoko.

Dia mengatakan jika Moeldoko memiliki moral politik dan etika berorganisasi, maka mungkin apabila mantan Panglima TNI itu akan menjadi Presiden seperti senior pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).***