SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut bahwa kebijakan ibu kota negara sudah tidak lagi relevan.
Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, seharusnya yang menjadi fokus utama pemerintah adalah kesehatan dan ekonomi.
Di antaranya yaitu dengan menstimulus sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena sektor tersebut dianggap dapat menopang ekonomi dalam negeri.
Baca Juga: Akun Politisi Partai Demokrat Andi Arief Dibajak, Annisa Pohan: Buset Ga Kira-kira
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengatakan bahwa saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dikendalikan.
Selain itu, jumlah APBN pun masih terbatas sementara belanja negara justru naik lebih dari 500 triliun.
"Jika melihat kondisi keuangan negara, jelas masih memerlukan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk pembiayaan berbagai program darurat akibat Covid-19. Catatan Kemenkeu, penerimaan dari APBN 2020 turun hampir 20 persen. Sementara belanja naik lebih dari 500 triliun. Kita lihat, kenaikan belanja yang luar biasa untuk ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemi jelas berujung pada defisit fiskal," kata Mardani, dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi PKS pada Jum'at, 5 Maret 2021.
Baca Juga: Ternyata Ini Maksud Allah Memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Miraj
Baca Juga: KLB Ilegal Partai Demokrat, Andi Arief Sebut Mantan Presiden Akan Demonstrasi ke Istana
Kemudian, Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup itu mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dikhawatirkan dapat memperparah deforestasi.
Mardani menambahkan, bahwa bangunan fisik bukanlah investasi yang menguntungkan sejak pandemi Covid-19.
Pasalnya, kegiatan manusia sudah beralih dengan mekanisme daring.
Baca Juga: Akun Twitter Politisi Demokrat Andi Arief Dihack, Duga Ada Kaitan dengan KLB dan 'Kakak Pembina'
Baca Juga: Kisruh Partai Demokrat Makin Panas, Andi Arief Ungkap Hal Mengejutkan
Karenanya, pemerintah penting untuk memperhatikan aspek fleksibilitas.
Menurut Mardani, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia justru lebih penting.
"Pembangunan manusia lebih penting, apalah artinya ibu kota baru yang hebat tapi masyarakatnya rentan," ujarnya.***