SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah telah resmi melegalkan industri minuman keras (miras) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari lalu sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.
Dalam Perpres tersebut, industri miras diizinkan di sejumlah provinsi seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Bali.
Terkait hal ini, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan bahwa jalan pemikiran pemerintah kacau karena dianggap telah mengeksploitasi kearifan dan budaya lokal (local wisdom).
Baca Juga: Lowongan Kerja di BUMN RNI Holding Dibuka Hingga 10 Maret, Ayo Daftar
"Pemerintah mengeksploitasi local wisdom itu untuk menutup kedunguan anggaran. Jadi yang mabok pemerintah, yang disalahin rakyat," kata Rocky, dikutip Seputartangsel.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 1 Maret 2021.
Kemudian, mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menuturkan bahwa minuman keras bisa menjadi masalah kriminalitas karena disponsori oleh kapitalis.
Karenanya, Rocky menilai bahwa etika pemerintah buruk karena mencari devisa degan memabukkan masyarakat.
Baca Juga: Kuota Internet Belajar Mulai Maret Lebih Kecil, Mendikbud: Fleksibilitasnya Lebih Tinggi
Baca Juga: Innalillahi, Kabar Duka Rektor Universitas Pamulang Dr. H. Dayat Hidayat, M.M Meninggal Dunia
"Poin saya adalah pemerintah mengeksploitasi local wisdom seolah-olah itu dibenarkan untuk dijadikan tambang duit pemerintah. Itu buruknya," ujarnya.
Dia meminta pemerintah untuk menghitung segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi akibat undangan investasi secara besar-besaran.
Lebih lanjut, Rocky mengatakan bahwa tradisi bukan untuk mengeruk uang rakyat.
Baca Juga: Vaksinasi Gotong Royong, Disediakan Perusahaan, Gratis untuk Karyawan dan Keluarganya
Baca Juga: KRL Jogja-Solo Gantikan Prameks, Jokowi: Ke Depan Transportasi Massal Harus Ramah Lingkungan
"Pemerintah berupaya untuk mendorong investasi itu (miras) dengan dalil bahwa itu juga tradisi. Tapi tradisi bukan untuk akumulasi uang. Di Kalimantan ada tradisi itu, di Sumatera ada tradisi itu, segala macam, tapi bukan untuk ngeruk uang rakyat," tegas Rocky.
"Jadi sebetulnya jalan pemikiran pemerintah betul-betul terbaca sebagai orang tamak, enggak mampu lagi untuk naikkan profil kemampuan dia mengolah ekonomi, lalu cari jalan pintas," sambungnya.
Salah satu Pendiri Setara Institute itu juga membenarkan bahwa manfaat miras lebih sedikit dibandingkan dengan dampak buruknya, sehingga dia mengimbau agar pers menyoroti hal tersebut agar pemerintah tidak mendua.***