SEPUTARTANGSEL.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi mengkritik pernyataan Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas yang meminta agar kepolisian berlaku adil terhadap kasus kerumunan Presiden Jokowi di Maumere, NTT dan Habib Rizieq Shihab.
Menurut Teddy, Anwar Abbas tidak mampu memahami masalah yang ada, tetapi sudah membuat pernyataan ke publik.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kasus kerumunan Jokowi berbeda 180 derajat dengan kasus Habib Rizieq.
Baca Juga: Mantan Presiden AS Donald Trump Serang Joe Biden, Gedung Putih Ambil Sikap Tak Perduli
Bahkan, Teddy juga mengaku bahwa dirinya sudah mengharamkan fatwa MUI.
"Masih mau kita percayakan fatwa ke LSM yang pengurusnya memahami suatu masalah saja tidak mampu, tapi sudah membuat statement ke publik? Padahal kejadian di NTT berbeda 180 derajat dengan kasus Rizieq.
Terus terang, saya sudah mengharamkan fatwa MUI," cuit Teddy, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @TeddyGusnaidi pada Senin, 1 Maret 2021.
Baca Juga: Izin Investasi Miras, Ini Para Penolak dan Pendukung Perpres No 10 Tahun 2021
Cuitan Ketua PKPI itu pun mendapat teguran keras dari Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring.
Pasalnya menurut Tifatul, MUI adalah Ulama yang mewarisi Rasulullah SAW dan menjadi tempat umat Islam bertanya.
Karenanya, Politisi PKS itu mempertanyakan pernyataan Teddy yang notabenenya bukanlah seorang ulama.
Baca Juga: 95 Persen Rakyat Papua Pilih Jokowi, Anggota DPD: Dengarkanlah Aspirasi Cabut Izin Investasi Miras
Baca Juga: Berangkat Wamil 29 Maret 2021, Ini Pesan Chanyeol EXO Untuk Penggemar
"Ulama itu pewaris Nabi saw., tempat ummat Islam bertanya. Soal anda nggak setuju dg pendapat, fatwa, keputusan atau kesepakatan ulama, ini soal lain. TAPI mengharamkan Fatwa MUI, emang situ siapa...?
*TanyaUlamaKalauNggakFaham#," tegas Tifatul melalui akun Twitter @tifsembiring.***