SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pertanyaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai cara kritik pemerintah agar tidak ditangkap oleh aparat.
Mahfud MD memang tidak menyebutkan secara spesifik cara yang dipertanyakan JK itu, hanya saja Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbuka terhadap kritik.
Bagi Mahfud MD, ungkapan Presiden Jokowi yang meminta dirinya dikritik oleh masyarakat dinilai sebagai sikap yang sungguh-sungguh.
Baca Juga: Simak Kode Redeem Free Fire FF Terbaru 15 Februari 2021 Dapatkan Hadiah Skin dan Item Gratis
Baca Juga: Pembukaan Asian Le Mans Series 2021, Sean Gelael Rebut Podium Dua
"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," kata Mahfud dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin 15 Februari 2021.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan pemerintah yang sehat, maka tidak akan anti terhadap kritik, ditambah lagi Indonesia juga menganut sistem demokrasi.
Akan tetapi, kritik itu boleh disampaikan kata Mahfud MD, jika diperlukan untuk memperbaiki pemerintah.
Baca Juga: Gol Spektakuler Messi di Laga Kontra Alaves, Barcelona Siap Hadapi PSG
Baca Juga: Real Madrid Vs Valencia, Karim Benzema dan Toni Kroos Cetak Gol
"Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," tuturnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengatakan bahwa masyarakat bebas melapor ke polisi jika mendapati orang yang kritis.
Pelaporan terhadap orang kritis itu juga disebut sebagai hak rakyat oleh Mahfud MD. Selain itu, pelaporan tersebut juga tidak dilakukan oleh pemerintah.
"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," ungkapnya.
Baca Juga: Jadwal Acara TV 15 Februari 2021, Lengkap mulai Trans7, TransTV, SCTV, GTV, MNC hingga RCTI
Baca Juga: Alasan Pria Memilih Wanita Tak Cantik Sebagai Kekasihnya, Salah Satunya Bisa Memasak
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi...Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," imbuhnya.
Pada saat JK menjadi Wapres lanjut Mahfud MD, dalam menyikapi kritik terhadap pemerintah sudah menjadi dilema karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.
"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," paparnya.
Baca Juga: Alasan Pria Memilih Wanita Tak Cantik Sebagai Kekasihnya, Salah Satunya Bisa Memasak
Baca Juga: Bandingkan Spesifikasi Hp Oppo A92 Vs Vivo Y30, Bagus Mana?
Selain itu, kritik juga bermunculan saat era Jokowi-JK Mahfud dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.
"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," ungkapnya.***