SEPUTARTANGSEL.COM- Dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Istana Negara tahun ini digelar secara virtual pada 9 Februari.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers bahwa, meski terkendala oleh situasi pandemi COVID-19, tetap berkomitmen untuk berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Presiden menjelaskan, saat ini pemerintah tengah fokus dengan pembelanjaan anggaran untuk kebijakan vaksinasi COVID-19.
Baca Juga: Polisi Enggan Ungkap Sakitnya Ustadz Maaher, Ternyata Karena Ini
Baca Juga: Menag Yaqut Ingin Tetapkan Perayaan Semana Santa Jadi Ikon Katolik Dunia
Direncanakan untuk mecapai herd immunity kurang lebih 181,5 juta akan divaksin. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama.
Pada sambutannya, Presiden Jokowi juga memastikan, awak media sebagai garda terdepan edukasi penanganan pandemi pada masyarakat akan memperoleh prioritas vaksinasi tersebut secara bertahap.
“Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers) untuk awal, di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin,” kata Jokowi.
Baca Juga: Novel Baswedan Soroti Meninggalnya Ustadz Maaher At-Thuwailibi: Kenapa Dipaksa Ditahan? Keterlaluan
Jokowi meyakini, banyak awak media yang memerlukan vaksin virus corona untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, PT Bio Farma (Persero) akan mengalokasikan vaksin bagi pekerja media.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan keringanan bagi industri media.
Seperti penanggungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh pemerintah, pengurangan PPh Badan, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan percepatan restitusi.
Baca Juga: Penyelundupan 450 Kilogram Ganja Kering Dikemas Seperti Lemang, Terungkap di Parung, Bogor
Pemerintah juga memberikan pembebasan abonemen listrik bagi industri media.
"Bantuan yang diberikan ke industri media memang tidak seberapa. Namun beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang selain berat menangani kesehatan, juga berat menggerakkan ekonomi," ujarnya. ***