SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Umum Gerindra , Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diketahui menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 1 Februari 2021.
Surat tersebut ditulis terkait adanya laporan dari sejumlah kader dan pimpinan Partai Demokrat bahwa ada gerakan pengambilalihan kekuasaan dalam badan Partai Demokrat (PD).
AHY menduga gerakan tersebut diawali dengan motif politik untuk menjadikan PD sebagai kendaraan pemilihan presiden (Pilpres) pada tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Ubah Hollywood jadi 'Hollyboob,' 6 Orang Ditangkap
Baca Juga: Akan 'Kudeta' Kepemimpinan AHY di Demokrat, Pendiri SMRC Sarankan Moeldoko Mundur dari KSP
Tak berselang lama, Kepala Staff Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa sejumlah kader Demokrat memang menemuinya di rumah.
Menanggapi isu ini, Pengamat Politik Rocky Gerung pun angkat bicara.
Menurut Rocky, hal itu masuk akal dilakukan oleh Moeldoko yang merasa bahwa kemampuan politiknya sudah matang.
Baca Juga: Tamasya ke Luar Angkasa, SpaceX Siapkan Misi Awak Sipil Pertama
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Dikorupsi, Kejaksaan Agung Baru Periksa 10 Pejabat Sebagai Saksi
Namun, mantan Dosen Politik Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan bahwa keterlibatan Jokowi dalam manuver politik tersebut masih harus dipertanyakan.
"Nah yang jadi blunder adalah, yang masih harus diselidiki oleh jurnalis, apakah betul Moeldoko direstui oleh Jokowi untuk manuver yang gagal ini?" katanya, seperti dilansir dari kanal YouTube Rocky Gerung Offcial pada Selasa, 2 Februari 2021.
Kemudian, dia menilai bahwa akan mungkin terjadi ketegangan antara KSP dan Istana.
Oleh karena itu, sudah benar langkah yang dilakukan oleh Moeldoko untuk membukanya ke hadapan publik.
Meski begitu, Rocky menilai bahwa Presiden tetap harus memberikan konfirmasi dan klarifikasi kepada AHY.
Secara lebih lanjut, langkah untuk 'mengkudeta' AHY dari Demokrat adalah langkah yang salah hitung.
Baca Juga: Curi Hati Pemirsa, Inilah Momen Romantis Cha Eun Woo sebagai Lee Su Ho Dalam Drama True Beauty
Baca Juga: Udah Coba Belum? Game Nomor 1 di Indonesia Terbaik, Cek Daftarnya
Pasalnya, sejak awal Demokrat sudah konsisten menjadi pihak oposisi, termasuk walk out saat pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.
"Permainan politik seringkali tidak bisa dianalisis dengan baik oleh mereka yang ambisinya melampaui daya analisisnya," ujarnya.
"Tokoh-tokoh Istana itu ambisinya kegedean. Salah menganalisis bahwa Demokrat bisa di-PPP-kan, di-PKB-kan, atau di-Golkar-kan. Itu salahnya tuh," lanjutnya.
Baca Juga: Viral Guru Olahraga Asik Joget, Tak Sadar Ada Kudeta Militer Myanmar di Belakangnya
Baca Juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Makna Cinta - Rizky Febian, Ada Makna Dibalik Cinta
Dengan cara yang diduga diperlihatkan sekarang, maka etika politik Moeldoko dinilai buruk.***