SEPUTARTANGSEL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif dan tidak konsisten dalam mengurangi mobilitas masyarakat sehingga laju angka penularan covid-19 di Indonesia meningkat.
Hal tersebut ditanggapi oleh mantan politisi partai Demokrat yakni Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter pribadinya.
Ferdinand Hutahaean mengatakan PPKM tidak efektif karena pemerintah daerahnya (Pemda) yang malas bekerja, dan tidak tegas untuk menurunkan penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap, Militer Mengkudeta Pemimpin Myanmar, AS Meradang
Tak hanya itu, Ferdinand juga menilai Pemda tidak serius menangani wilayahnya dan tidak memiliki konsep metodologi dalam mendisiplinkan warga.
“PPKM ini tidak efektif terutama karena pemerintah daerahnya malas kerja, tidak tegas, tidak memiliki knsep metodologi mendisiplinkan warga dan tidak serius menangani wilayahnya,” tulis Ferdinand dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter pribadinya pada Senin, 1 Februari 2021.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
Baca Juga: Bank Syariah Indonesia Diresmikan Presiden Jokowi Siang Ini, Merger BSM, BNIS dan BRIS
Baca Juga: Selebgram Abdul Kadir (AK) Ditangkap Polisi Saat Sedang 'Pesta' Sabu di Kamar Hotel
Oleh sebab itu, Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Agama Gus Yaqut untuk turut terlibat dan intens untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” ujar Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet pada 31 Januari 2021.
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran terkait turut melibatkan pakar dan epidemiolog yang diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.***