SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) resmi membubarkan organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI) mulai hari ini, Rabu 30 Desember 2020.
FPI yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 ini dinilai oleh pemerintah sudah tidak mempunyai legal standing, sehingga semua aktivitasnya harus dihentikan.
Selain itu, FPI selalu melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan.
Baca Juga: FPI Resmi Dibubarkan Pemerintah, Menkopolhukam Mahfud MD: Lakukan Aktivitas yang Melanggar Hukum
Baca Juga: Gisel Kirim Video Syur ke Michael Yukinobu Pakai Aplikasi AirDrop, Begini Cara Kerjanya
Bahkan, organisasi yang diprakarsai oleh Habib Rizieq Shihab ini selalu melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
Hal ini, disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu 30 Desember 2020.
"FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum," kata Mahfud MD.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Pemerintah Umumkan FPI Organisasi Terlarang di Indonesia!
Baca Juga: Breaking News: Dibubarkan Pemerintah, FPI Resmi Jadi Ormas Terlarang di Indonesia
Dengan demikian, FPI resmi dibubarkan oleh pemerintah dan melarang semua aktivitas yang dilakukan FPI.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," tegas Mahfud.
"Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," lanjut Mahfud.
Baca Juga: Kebiasaan Risma yang Hobi Blusukan Ditertawai Rocky Gerung: Tidak Sesuai Tupoksi Menteri
Baca Juga: Gisel Ngaku Merekam Adegannya Pakai AirDrop dan Mengirimnya ke Michael Yokinobu
Mahfud MD lantas meminta kepada semua aparat pemerintah mulai dari pusat hingga daerah untuk menolak setiap organisasi yang mengatasnamakan FPI.
"Kepada aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak," perintah Mahfud.***