SEPUTARTANGSEL.COM - Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak dari Indonesia pada Selasa 1 Desember 2020 kemarin.
Deklarasi Papua Barat tersebut diprakarsai oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), suatu kelompok yang sejak lama ingin memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.
ULMWP telah memilih Benny Wenda sebagai Presiden Interim atau sementara untuk menjalankan pemerintahan di Papua Barat.
Baca Juga: Heboh, Seorang Habaib Asal Papua Peringatkan Pemerintah Presiden Jokowi
Baca Juga: Benny Wenda Jadi Presiden Sementara Papua Barat: Kami Siap Menjalankan Negara Kami
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh terkait deklarasi kemerdekaan tersebut.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta, dikutip dari Antara, Rabu 2 Desember 2020.
Sukamta menyarankan pemerintah untuk menyikapi secara serius, selain itu Menurut Sukamta, dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif.
Baca Juga: Kecewa Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Ridwan Saidi: Gak Ada Persediaan Maaf Buat Dia
Baca Juga: Beberapa Penyakit dapat Disebabkan oleh Stress, Ketahui Faktanya
Selain itu, pemerintah Indonesia diharapkan untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan mulai ditingkat pusat dan daerah.
Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sukamta menyebut ada empat akar permasalahan yang selalu terjadi di Papua.
"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ungkap Sukamta.
Baca Juga: Fenomenal, Setahun Pertama, Pikiran Rakyat Media Network Melahirkan 140 Inkubator Mediapreneur
Baca Juga: Akademisi Terdakwa Mata-mata Dibebaskan Setelah Dua Tahun DIpenjara di Iran
Selain itu, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Kemudian, beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," tutur Sukamta.
Baca Juga: Reuni Aksi 212 Digelar Secara Virtual, Habib Rizieq dan Sejumlah Tokoh Hadir
Baca Juga: Sedang Berlangsung, Reuni Alumni 212 dihadiri Ratusan Tokoh Secara Virtual
Menurut politisi PKS itu, yang harus diutamakan di Papua adalah soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan ekonomi rakyat. Bukan melalui pendekatan keamanan saja.
Sukamta juga menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Papua masih tetap ingin bersama NKRI.
Baca Juga: Cuti Bersama Dipangkas 3 Hari, Berikut Jadwal Terbaru Cuti dan Libur Akhir Tahun
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," kata Sukamta.***