SEPUTARTANGSEL.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya mengeluarkan surat edaran tentang ekspor benih lobster (benur).
Di dalam surat edaran Nomor B.2891/DJPT/POI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP), KKP memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor benur dan memperbaiki tata kelola pengelolaannya.
Meski sudah dihentikan sementara, ternyata hal itu dipandang belum cukup, karena regulasi yang sebelumnya mengatur perizinan ekspor benur bermasalah.
Baca Juga: Ilmuwan Nuklir Iran Tewas Diberondong Tembakan, Israel Jadi Pihak yang Dicurigai
Baca Juga: Habib Rizieq Berpotensi Jadi Tersangka, Refly Harun: Pelanggar Prokes Pilkada Medan Harus Dipidana
Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati.
Susan berharap, siapapun pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), harus berani mencabut regulasi terkait ekspor benur.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khusunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," kata Susan, dikutip Seputartangsel.com dari Antara.
Baca Juga: Simak, 6 Golongan Ini Dijamin Gagal Dapat Bantuan Presiden Untuk UMKM Rp2,4 Juta
Baca Juga: Top 5 Lipstick di Bawah Rp50 Ribu, Solusi Tetap Cantik Saat Pandemi
Selain itu, Susan berharap Menteri KKP selanjutnya tidak terlibat dengan partai politik, dan tidak berprofesi sebagai pengusaha.
Menurutnya, hal itu untuk menghindari konflik kepentingan di wilayah KKP.
Baca Juga: Link Live Streaming Resmi Laga Tinju Mike Tyson Vs Roy Jones Jr
Baca Juga: Lima Juta Anggota Banser Besok Gelar Apel Akbar, Panglima Tertinggi Ingatkan Hal Ini
Kemudian, Susan menilai bahwa sebaiknya Menteri KKP yang akan segera ditunjuk bukan pelanggar dan tidak pernah terlibat kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta memiliki keberanian untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menteri KKP selanjutnya harus memiliki komitmen yang tinggi sehingga dapat bekerja untuk rakyat, khususnya untuk masyarakat pesisir di Indonesia.***