Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pornhub dan 190 situs pornografi lain telah diblokir oleh Pemerintah Thailand.
Keputusan pemblokiran tersebut memicu kemarahan di media sosial dan aksi unjuk rasa.
Menteri Digital Puttipong Punnakanta mengatakan, pemblokiran itu adalah bagian dari upaya membatasi akses ke situs porno dan perjudian yang ilegal berdasarkan undang-undang kejahatan dunia maya negara itu.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Respons Orasi Menantu Habib Rizieq Hingga Pasal Gaib UU Cipta Kerja
Baca Juga: Istana Akui Ada Kesalahan pada UU Cipta Kerja, Pratikno: Cuma Kekeliruan Teknis
Tetapi banyak pengguna internet di Thailand membuat tren tagar #SavePornhub atau ‘Selamatkan Pornhub’ di Twitter. Mereka mengkritik penutupan situs.
Pornhub di Thailand termasuk di antara 20 situs teratas berdasarkan lalu lintas harian pada 2019, seperti dikutip Seputartangsel.com dari Reuters pada 3 November 2020.
Menurut Pornhub, pengguna Thailand menghabiskan lebih banyak waktu di situs tersebut tahun lalu. Sekitar 11 menit 21 detik dibandingkan di tempat lain.
Baca Juga: Dituntut 3 Tahun Penjara, Jerinx: Siapa Sebetulnya yang Ingin Memenjarakan Saya?
Baca Juga: Produk Prancis Diboikot, Ini Tanggapan Danone Indonesia
Sebuah kelompok aktivis bernama Anonymous Party atau Partai Anonim mengatakan,“Kami ingin merebut kembali Pornhub. Orang berhak atas pilihan. "
Belasan aktivis memprotes pemblokiran di luar kementerian digital. Mereka memegang spanduk bertuliskan "Bebaskan Pornhub" dan "Klaim Kembali Pornhub."
Pornhub tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Baca Juga: Kolonel Marinir Dibegal, Polisi Buru Pelaku
Baca Juga: Kasus 'IDI Kacung WHO', Dituntut 3 Tahun Penjara, Jerinx Diberi Waktu Seminggu Susun Pembelaan
Perusahaan riset internet Top10VPN mengatakan, mereka melihat lonjakan pencarian dari Thailand untuk jaringan virtual pribadi atau VPN.
VPN yang membantu menghindari penyensoran mengalami lonjakan pencarian sebesar 640 persen dibandingkan dengan rata-rata harian September hingga Oktober pasca Pornhub tidak dapat diakses sejak Senin malam.
Beberapa pengguna internet mempertanyakan larangan itu. Apakah itu merupakan upaya melindungi moral Thailand atau karena situs itu menampilkan beberapa gambar kerajaan yang membahayakan.
Baca Juga: Sekjen PP Muhammadiyah Tanggapi Orasi Menantu Habib Rizieq dalam Aksi 211
Baca Juga: Pemkot Tangsel Tetapkan UMK 2021 Paling Lambat 21 November 2020
Pemerintah Thailand telah menghadapi berbulan-bulan protes yang dipimpin mahasiswa dan para pemuda menuntut pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, serta reformasi untuk mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Tagar yang diterjemahkan sebagai #HornyPower atau ‘Hasrat Kekuasaan’ sedang tren di Twitter Thailand menyusul pemblokiran Pornhub.
Tagar disertai komentar atau meme bahwa pemerintah dapat menghadapi oposisi yang lebih besar sekarang di luar para demonstran.
Baca Juga: Duh, Kampanye Terbuka Donald Trump Sumbang 30.000 Kasus Corona di AS
Baca Juga: 11 Pemain Positif Covid-19, Ajax Amsterdam Krisis Pemain di Denmark
"Jika seseorang tidak membenci pemerintahan militer saat ini, mungkin sekarang mereka membenci," kata seorang pengguna Twitter bernama Jirawat Punnawat.
Direktur Yayasan Manushya Emilie Pradichit, yang mengkampanyekan hak digital, mengatakan, keputusan itu menunjukkan Thailand adalah "tanah kediktatoran digital, dengan kaum konservatif berkuasa mencoba mengontrol apa yang dapat ditonton, dapat dikatakan, dan dapat dilakukan kaum muda secara online."***
