Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Proses persidangan terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dilaporkan mengalami penundaan oleh junta militer Myanmar.
Konfirmasi datang dari pengacara Aung San Suu Kyi, Min Min Soe, yang mengatakan penundaan proses sidang tersebut diundur hingga 10 Mei 2021 mendatang.
Peraih Nobel berusia 75 tahun itu telah mendapatkan dakwaan atas enam kasus secara keseluruhan. Adapun lima dakwaan di Naypyidaw. Sementara itu, satu dakwaan di Yangon.
Min Min Soe mengaku bahwa dirinya masih belum mendapatkan izin untuk bertemu secara langsung sejak pemimpin Aung San Suu Kyi itu ditahan selama dua belas minggu, tepat pada 1 Februari 2021 silam.
Baca Juga: Catat, Bandara Kualanamu Tetap Layani Penerbangan Di Masa Larangan Mudik 2021 Dengan Ketentuan Ini
"Saya pikir dia tidak mendapatkan akses untuk menonton berita dan TV. Saya kira dia mengetahui situasi yang terjadi di negara ini pada saat ini," kata Min Min Soe.
Selain itu, junta militer telah menonaktifkan data seluler guna mencegah konferensi video dalam sidang sebelumnya.
Aung Suu Kyi telah dihadapkan pada tuduhan yang paling serius, yaitu Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar, yang persidangannya akan akan diselenggarakan di Yangon pada 6 Mei 2021 mendatang.
Para pengunjuk rasa serentak turun ke bahu jalan pada hari Senin. Mereka memegang tanda yang bertuliskan "Bebaskan para pemimpin kami" serta melambaikan bendera partai Liga Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: India Terinfeksi Covid-19 Terbanyak, Amerika Serikat Segera Kirimkan Bantuan
Baca Juga: Tak Setuju KKB Papua Dilabeli Teroris, Natalius Pigai: Ada Skenario Besar di Balik Label
Dikutip dari CNA pada Senin, 26 April 2021, junta militer tetap membenarkan aksi kudetanya dan mengklaim bahwa mereka melindungi demokrasi dari kecurangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan partai NLD pada November 2020 lalu.
Selanjutnya, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sejak 1 Februari hingga saat ini telah tercatat lebih dari 750 warga sipil tewas akibat adanya kekerasan kudeta militer di negara itu.***
