Akses Vaksin Covid-19, Investasi, dan Teritori Menjadi Topik Pertemuan Indonesia – Vietnam

- 24 April 2021, 23:11 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 23 April 2021.
Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 23 April 2021. /Sumber: Antara / HO-Biro Pers Setpres / Agus Suparto/

SEPUTARTANGSEL.COM – Akses vaksin yang setara bagi semua negara, terutama di Asia Tenggara, menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden saat pertemuan kedua negara berlangsung.

“Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan untuk jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara,” kata Retno.

Dalam pembahasan, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya kerja sama di bidang kesehatan. Terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Perkenalkan Kuliner Indonesia ke Dunia, Menprarekraf: Rendang Sudah Top Of The List

Baca Juga: Menko PMK: Perempuan Sebagai Pelaku UMKM Harus Mampu Memanfaatkan Teknologi

Kerja sama bilateral yang saling menguntungkan, saling menjaga stabilitas, dan keamanan kawasan Asia Tenggara, menjadi komitmen Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyebutkan pentingnya untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, baik di bidang perdagangan, maupun investasi.

Juga membahas mengenai pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sudah berlangsung selama 11 tahun lamanya.

Presiden Joko Widodo meminta agar tim teknis kedua negara tersebut untuk dapat segera melakukan perundingan kembali dan menyelesaikan negosiasi agar dapat memberikan kejelasan terkait wilayah ZEE masing-masing serta mengurangi potensi insiden kapal-kapal nelayan.

Baca Juga: Bantuan Sosial Hendak Dicabut, Fraksi Gerindra: Harusnya Ditambah Bukan Dicabut

Baca Juga: Kepolisian Tangkap Penambang Liar di Kawasan Sakral Masyarakat Baduy

“Presiden menekankan pentingnya bahwa klaim mengenai batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982,” tambah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, pertemuan bilateral itu berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat pada Jumat, 23 April 2021. ***

Editor: Ignatius Dwiana


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah