Pembantaian Warga Sipil Akibat Kudeta Militer Myanmar Masih Berlanjut, Politisi PKS Minta Jokowi Turun Tangan

Baca Juga: Fahri Hamzah Dibilang Layak Gantikan Moeldoko Jadi KSP oleh Politisi Partai Demokrat: Ini Lagi Enak-enaknya

Karenanya, banyak warga sipil yang tewas meregang nyawa, termasuk seorang gadis berusia 13 tahun yang ditembak mati di rumahnya di Mandalay.

Menanggapi hal ini, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai bahwa apa yang dilakukan oleh junta militer Myanmar merupakan teror dan ancaman terhadap demokrasi.

Karenanya, Hidayat Nur Wahid meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan, serta mengambil langkah yang lebih aktif dan efektif.

Baca Juga: Politisi Partai Demokrat Sebut Fahri Hamzah Layak Gantikan Moeldoko Jadi KSP, Bawa-bawa Gibran dan Bobby

Baca Juga: Pelanggaran Fatal Prokes dan Ditemukan Pengunjung Pakai Narkoba, Dua Tempat Hiburan di Serpong Disegel

"Teror&ancaman thd demokrasi&kemanusiaan, olh militer Mynmar yg kudeta pemerintahan sipil dan dalam sehari bantai lebih 100 warga sipil, harusnya dihentikan oleh PBB&ASEAN. Presiden @jokowi perlu lebih aktif&efektif. Apalagi Indonesia juga anggota (tak tetap)DKPBB&Dewan HAM PBB," tulis Hidayat, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @hnurwahid pada hari Minggu, 28 Maret 2021.

Teror&ancaman thd demokrasi&kemanusiaan, olh militer Mynmar yg kudeta pemerintahan sipil dan dalam sehari bantai lebih 100 warga sipil, harusnya dihentikan oleh PBB&ASEAN. Presiden @jokowi perlu lebih aktif&efektif. Apalagi Indonesia juga anggota (tak tetap)DKPBB&Dewan HAM PBB. https://t.co/bycDtwcTMg— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) March 28, 2021

***