SEPUTARTANGSEL.COM - Junta militer Myanmar diketahui masih melakukan kekerasan hingga pembantaian terhadap warga sipil.
Setidaknya ada 114 orang meninggal, di mana enam orang di antaranya masih anak-anak pada hari Sabtu, 27 Maret 2021.
Angka tersebut menambah jumlah korban tewas yang ditaksir mencapai 423 orang sejak hari pertama kudeta dilakukan pada 1 Februari 2021 lalu untuk menggulinkan Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Raffi Ahmad Ikuti Jejak Kaesang Pangarep, Beli Cilegon United
Baca Juga: Militer Myanmar Bunuh 114 Orang dalam Satu Hari, dari Pagi hingga Malam Para Demonstran Ditembaki
Radio Free Asia melaporkan bahwa Sabtu kemarin junta militer menembaki dan menangkap para demonstran anti kudeta.
Hal ini terjadi dari pagi hingga malam hari sehingga Sabtu, 27 Maret 2021 kemarin disebut sebagai hari yang paling kelam selama masa kudeta oleh militer Myanmar.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) juga mengungkapkan bahwa junta militer Myanmar menembakkan senapan-senapan mesin langsung ke daerah pemukiman warga.
Baca Juga: Adiknya Ngefans, Gibran Kenalkan Kaesang ke Fahri Hamzah, Kritikannya Bagus Sangat Dibutuhkan
Karenanya, banyak warga sipil yang tewas meregang nyawa, termasuk seorang gadis berusia 13 tahun yang ditembak mati di rumahnya di Mandalay.
Menanggapi hal ini, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai bahwa apa yang dilakukan oleh junta militer Myanmar merupakan teror dan ancaman terhadap demokrasi.
Karenanya, Hidayat Nur Wahid meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan, serta mengambil langkah yang lebih aktif dan efektif.
"Teror&ancaman thd demokrasi&kemanusiaan, olh militer Mynmar yg kudeta pemerintahan sipil dan dalam sehari bantai lebih 100 warga sipil, harusnya dihentikan oleh PBB&ASEAN. Presiden @jokowi perlu lebih aktif&efektif. Apalagi Indonesia juga anggota (tak tetap)DKPBB&Dewan HAM PBB," tulis Hidayat, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @hnurwahid pada hari Minggu, 28 Maret 2021.
Teror&ancaman thd demokrasi&kemanusiaan, olh militer Mynmar yg kudeta pemerintahan sipil dan dalam sehari bantai lebih 100 warga sipil, harusnya dihentikan oleh PBB&ASEAN. Presiden @jokowi perlu lebih aktif&efektif. Apalagi Indonesia juga anggota (tak tetap)DKPBB&Dewan HAM PBB. https://t.co/bycDtwcTMg— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) March 28, 2021
***