SEPUTARTANGSEL.COM - Duta Besar China untuk Uni Eropa, Zhan Ming memperingatkan agar negara-negara tersebut tidak ikut campur terkait peristiwa di Xinjiang.
Terlebih jika Uni Eropa ingin memberikan sanksi terhadap China sebagai tanggapan atas tindakan keras terhadap minoritas Uighur.
"Saya ingin menekankan bahwa sanksi adalah konfrontasi. Sanksi berdasarkan kebohongan dapat ditafsirkan sebagai sengaja merusak kepentingan keamanan dan pembangunan China," kata Zhang Ming di Brussel, dikutip Seputartangsel.com dari South China Morning Post pada hari Selasa, 16 Maret 2021.
Baca Juga: Kudeta Militer Myanmar: Pabrik-pabrik China Dibakar, Anak-anak pun Ikut Tewas
Baca Juga: Mau Mudik Lebaran 2021? Simak 7 Kebijakan Menhub Budi Karya Sumadi Ini
Ming juga meminta agar Uni Eropa berpikir dua kali.
"Kami ingin dialog, bukan konfrontasi. Kami meminta pihak Uni Eropa untuk berpikir dua kali. Jika beberapa orang bersikeras untuk melakukan konfrontasi, kami tidak akan mundur karena kami tidak memiliki pilihan selain memenuhi tanggung jawab kami kepada rakyat negara kami," tegasnya.
Diketahui, negara-negara di Uni Eropa telah menyusun rencana untuk menambah beberapa entitas di China untuk masuk ke daftar hitam atas perlakuan mereka terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya.
Baca Juga: Raffi Ahmad 'Ditangkap' Satpol PP di Bandung Barat, Ridwan Kamil Ikut Berkomentar, Ada Apa?
Kelompok pro Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan bahwa setidaknya hingga saat ini ada 1 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp di wilayah barat laut, di mana China juga dituduh mensterilkan para perempuan secara paksa.
Selain itu, perempuan-perempuan tersebut juga diminta untuk melakukan kerja paksa.
Meski tuduhan tersebut telah dibantah dengan tegas, namun beberapa negara di Uni Eropa tetap kukuh untuk menjatuhkan sanksi.
Baca Juga: 4 Bandara Ini Akan Dilengkapi Fasilitas Tes GeNose C19 Mulai Bulan Depan, Dimana Saja?
"Kami telah menciptakan cara untuk menghukum pelanggaran HAM. Kami saat ini sedang mengerjakan pendekatan global," kata Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas.
"Ini tidak hanya tentang China, tetapi juga tentang banyak negara bagian dan pelanggaran lainnya," sambungnya.***