SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dikabarkan akan melakukan perjalanan ke luar negeri seusai menyelenggarakan diskusi bersama Jepang dan Korea Selatan (Korsel) terkait menghadapi kekuatan China dan Korea Utara (Korut).
AS dijadwalkan untuk memulai perjalanan menuju Ibu Kota Jepang, Tokyo, pada 15 Maret 2021. Selanjutnya, kunjungan ke Korea Selatan akan dilakukan pada 17 Maret 2021.
Tujuan perjalanan AS ke Asia Timur itu lantaran ingin memperbaiki hubungan diplomatik yang sempat memburuk saat masa kepemimpinan presiden terdahulunya, Donald Trump.
Baca Juga: Waduh, DPR Duga Ada Praktek Mafia Rumah Sakit Untuk Dapat Tambahan Dana BPJS Kesehatan
Sekaligus membahas pembagian biaya atas pasukan AS yang berada di Jepang dan Korsel.
Tentu saja rencana AS dalam membicarakan kembali pembagian biaya itu sangat menguntungkan. Sebab, AS dapat meminta dukungan Jepang dan Korsel untuk melawan ancaman dari Beijing dan Pyongyang.
Sebelumnya, pada Jumat, 12 Maret 2021, untuk pertama kalinya sejak Presiden Joe Biden menjabat sebagai Presiden AS ke-46, mengadakan pertemuan tingkat pertama bersama anggota Dialog Keamanan Segi Empat (Quadrilateral Security Dialogue alias Quad).
Baca Juga: Kemenag Telah Menyusun Skenario Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun Ini, Apa Saja?
Baca Juga: Amien Rais Sebut Ada Wacana Jokowi 3 Periode Dibantah Tjahjo Kumolo, PKB Mendukung Amandemen UUD 45
Pertemuan antar anggota negara Quad itu membahas perjanjian kerja sama mengenai tantangan permasalahan pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan keamanan.
Adapun anggota negara Quad itu terdiri dari empat negara yaitu, AS, Jepang, Australia, dan India yang telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam menghadapi kekuatan China yang semakin pesat di seluruh Indo-Pasifik, terutama dalam domain maritim.
Namun, Korsel masih harus dihadapkan dengan keputusan sulit. Pasalnya, Korsel tidak mungkin ikut terlibat dalam persaingan Antara AS dan China ataupun bergabung menjadi anggota Quad.
Baca Juga: Belanda Akhirnya Hentikan Pengunaan Vaksin AstraZeneca Karena Hal Ini
Meski AS mengakui sebagai penjamin keamanan negara Korsel, di sisi lain China juga sebagai mitra perdagangan terbesar di Korsel.
Pertimbangan rumit yang tengah dirasakan Korsel tersebut telah menarik perhatian seorang peneliti dari Universitas Yonsei, Daniel Bong untuk memberikan tanggapan.
"Korsel secara strategis terjepit di antara China dan AS," Kata Daniel Bong, dikutip Seputartangsel.com dari Al Jazeera pada Senin, 15 Maret 2021.
Baca Juga: Ratusan Pekerja Migran Ilegal Pulang dari Malaysia Berhasil Diringkus TNI AL di Tanjung Balai Sumut
Sebelumnya, China diketahui telah menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan Seoul yang berkaitan dengan masalah yang dianggap sebagai ancaman keamanan.
Tekanan China itu berupa menjatuhkan sanksi tidak resmi pada bisnis Korsel yang bergantung pada konsumen China.
Tindakan sanksi itu diberikan setelah Korsel memutuskan untuk menerapkan sistem peluru kendali antibalistik Angkatan Darat AS (Terminal High Altitude Area Defense).
Baca Juga: Hari Ini Pendaftaran UTBK-SBMPTN 2021 Mulai, Terbuka Bagi yang Belum Lolos Melalui Jalur SNMPTN
Karena adanya kendala permasalahan hubungan antara Seoul dengan China yang buruk, Daniel Bong menyarankan agar AS lebih baik berfokus pada Korsel yang dianggap handal dalam menghadapi Korea Utara.
"Dengan langkah itu, Washington dapat membuat rencana target semacam 'pembagian tugas'," ungkap Daniel Bong.
"AS dapat bekerja sama dengan Jepang untuk melawan China. Adapun Korsel untuk melawan Korut," tambah Daniel Bong.
Para analisis juga memperingatkan AS untuk berhati-hati meski Korut belum melakukan uji coba nuklir dalam beberapa tahun belakangan ini.
Hal ini dikarenakan mengingat Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un mengatakan AS sebagai musuh utama Korut.
Korut juga berjanji untuk memperluas rudal nuklir dan balistiknya, dengan maksud akan melakukan serangan dan hendak menunjukan kepada dunia bahwa Korut memiliki "senjata paling kuat".
"Oleh karena itu, AS memiliki tanggung jawab besar untuk mengurangi ketegangan ini, terlebih AS pernah mengalami kegagalan hubungan diplomatik saat berakhirnya program nuklir Pyongyang KTT Trump-Kim pada 28 Februari 2019 lalu di Hanoi,Vietnam," kata para ahli dalam pernyataannya.***