SEPUTARTANGSEL.COM - Ada motivasi politik tertentu untuk mengaitkan kasus suap Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Pernyataan itu disampaikan Hashim Djojohadikusumo, ayah calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati, yang juga adik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
"Saya merasa ada motivasi politik tertentu untuk menjatuhkan nama keluarga kami," kata Hashim Djojohadikusumo, dalam konferensi pers terkait ekspor benih lobster di Jakarta pada Jumat, 4 Desember 2020.
Baca Juga: FPI Blokade Polisi yang Hendak Ke Rumah Habib Rizieq, Polri Akan Proses Hukum
Baca Juga: Pengacara FPI Bilang Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Habib Rizieq Terlalu Cepat
Sementara itu, Rahayu Saraswati menilai, upaya mengaitkan kasus itu adalah untuk menjatuhkan elektabilitas dan kredibilitasnya pada Pilkada Tangsel.
Upaya mengaitkan kasus itu, jelasnya, merupakan ‘lagu lama’ dalam percaturan politik.
"Ini lagu lama yang dimainkan. Apakah mempengaruhi elektabilitas? Sudah pasti. Dan orang-orang yang mempermainkan isu ini pasti tahu bahwa itu akan mempengaruhi," kata Sara, sapaan Rahayu Saraswati.
Baca Juga: Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Sampaikan Berita Duka Saat Menjalani Isolasi Mandiri
Baca Juga: Perjalanan Jakarta-Tanjung Lesung Akan Lebih Singkat Mulai Musim Mudik Lebaran 2021
Dia sangat menyayangkan isu itu kembali muncul meski klarifikasi sudah dibuat jauh hari sebelumnya.
Padahal PT Bima Sakti Mutiara (PT BSM), perusahaan yang terkait dirinya itu, sebetulnya hanya ingin berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai negara adikuasa di bidang budidaya hasil laut. Di mana konsep yang diajukan mereka adalah 'Ocean Forest'.
Sara mengatakan bahwa sebelumnya PT BSM sudah memiliki tempat usaha budidaya mutiara sejak tahun 1986.
Baca Juga: Terbaru, Telkomsel Beri Hadiah Rp5 Juta Kepada Pemilik Nomor Ini, Berikut Cara dan Syaratnya
Baca Juga: Haikal Hassan: Cuma Mau Antar Surat, Nggak Usah Pakai Drama Bawa Pasukan Seperti Mau Perang
Kemudian mereka beralih usaha menjadi usaha budidaya lobster. Izin dari pemerintah baru keluar pada 15 Juni 2020.
Kemudian pada 7 November 2020, PT BSM melepas liar hasil budidaya lobster bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Selong, Kabupaten Lombok Timur untuk menambah stok lobster di perairan Indonesia.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI periode 2014-2019 ini, wajar bila ayahnya berpendapat bahwa upaya mengaitkan kasus itu dibuat-buat oleh pihak-pihak yang memiliki niat jelek untuk menjatuhkan tingkat elektabilitasnya dalam pilkada.
Baca Juga: Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Wakapolri: Kita Akan Tindak Tegas!
Baca Juga: Kediaman Habib Rizieq 'Dikepung' Brimob, Nama Prabowo Diseret Netizen
"Kami terus-menerus dijadikan sasaran untuk tuduhan yang mana jika dikaitkan pemilu atau pilkada akan menggerus kredibilitas dan elektabilitas. Tidak perlu ditanya, itu sudah logikanya," kata Sara.
Dikutip Seputartangsel.com dari Antara, Sara mewakili keluarga besar Djojohadikusumo meminta tolong agar isu apa pun yang tidak benar dapat diluruskan media massa sehingga tidak mempengaruhi masyarakat Indonesia.
"Kita junjung tinggilah kebenaran dan keadilan. Kita sampaikan kebenaran di sini, mudah-mudahan ini sudah terang dan jelas bahwa kami bukan pelaku ekspor. Karena sampai saat ini juga izinnya belum kami dapatkan. Karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi yang sampai saat ini kami belum dapatkan surat-surat tersebut. Walaupun kami sudah melakukan pembudidayaan, itu pun juga baru mulai," kata Sara.***