Network
Baca Juga: Banyak Pasien Virus Corona Mengalami Penyakit Mental
Arteria menegaskan bahwa DPR atau pemerintah tidak bisa mengintervensi kasus hukum Habib Rizieq agar pihak pihak kepolisian melanjutkan kasusnya.
"Tentunya kami ataupun Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi penegakan hukum maupun status hukumnya Habib Rizieq. Silakan ditanyakan kepada aparat penegak hukum," tutur Arteria.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu juga menuturkan bahwa polisi bergerak atas bukti-bukti yang ada sehingga jangan dipersepsikan pihak kepolisian sengaja melakukan kriminalisasi terhadap Imam Besar FPI tersebut.
Baca Juga: Lima Lokasi Pelayanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Kamis 12 November 2020
Baca Juga: POPULER HARI INI: Soal Jabar Menjadi Provinsi Sunda Hingga Veronica Koman Kagum Anggota FPI
"Yang penting, polisi dalam menegakkan hukum selalu mengedepankan tentang hukumnya dan percayalah polisi saat ini juga mengedepankan tentang hukumnya. Tidak ada yang namanya kriminalisasi atau politisasi penegakan hukum. Semua ini 'kan terawasi dengan baik," ungkap Arteria.
Meski begitu, Arteria mengatakan bahwa Komisi III DPR selalu mengawasi Polri dalam bertindak sehingga tidak mungkin polisi melakukan kriminalisasi dalam mengusut kasus Rizieq Shihab.
"Kami yang di Komisi III ini 'kan ada fraksinya sembilan serta punya pandangan dan perspektifnya sendiri-sendiri. Pastinya membuat kerja-kerja kepolisian harus lebih hati-hati lagi. Percayalah Polri serius bekerja," kata Arteria.
Baca Juga: Usut Raibnya Uang Nasabah Maybank, Polri Akan Panggil Ahli dari PPATK dan OJK
