Fadli Zon Dukung Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda

- 11 November 2020, 06:01 WIB
Panorama Jawa Barat.
Panorama Jawa Barat. /Foto: jabarprov.go.id/

SEPUTARTANGSEL.COM - Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dinilai dapat memperkuat aspek kebhinekaan masyarakat.

Pendapat ini disampaikan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fadli Zon.

Karena nama Sunda memiliki nilai sejarah yang cukup kuat di Indonesia maka penggunaannya dapat memperkuat identitas bangsa dan kebhinekaan.

Baca Juga: Gunung Merapi Siaga, BPPTKG: Volume Magma Melebihi 2006

Baca Juga: Pagi Ini, Anies Temui Habib Rizieq di Kediamannya

"Saya juga mengusulkan Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau. Jadi kenapa tidak Jawa Barat menjadi Sunda, karena menurut saya, ini mayoritas adalah masyarakat etnis Sunda. Karena keistimewaan di masa lalu juga," kata Fadli Zon di Bandung pada Selasa, 10 November 2020.

Dikutip Seputartangsel.com dari Antara, Fadli Zon tidak menampik usulan perubahan nama itu juga berpotensi mendapat pro dan kontra di tengah masyarakat.

Karena itu, perlu dimusyawarahkan juga oleh tokoh-tokoh di Jawa Barat.

Baca Juga: Wow, 73,7 Persen Rakyat Indonesia Sudah Terkoneksi Internet

Baca Juga: Penyuntikan Vaksin Covid-19 ke 1.620 Relawan Selesai, Tinggal Dipantau Sampai Enam Bulan

Menurutnya, nama adat atau suku bangsa yang dijadikan nama administratif suatu daerah merupakan hal yang biasa.

Contohnya, di Inggris ada Wales dan Skotlandia yang masuk ke dalam Britania Raya.

"Di kita ‘kan ada Aceh, Papua, Bali, Lampung, Gorontalo. Jadi menurut saya tidak ada masalah, malah memperkuat. Di era globalisasi ini identitas kecil ini sangat penting. Kembali ke jati dirinya," katanya.

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Tiga Daerah di Sultra Rawan Konflik Sosial

Baca Juga: Tuntut Batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Ancam Mogok Kerja Nasional

Selain tidak menutup kemungkinan Provinsi Jawa Barat ini mengalami pemekaran. Karena jumlah penduduk dengan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlah penduduk dengan anggarannya cukup seimbang.

"Itu sudah kewajiban dimekarkan. Seperti Bogor, ada tuntutan Bogor barat dan Bogor timur. Jumlah penduduk Bogor saja sudah enam juta," kata politisi Partai Gerindra itu.***

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah