Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan adanya transaksi mencurigakan terkait dana judi online.
Dana yang disinyalir mencapai Rp155 Triliun tersebut mengalir ke beberapa pihak termasuk oknum kepolisian.
Hal tersebut dikatakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, pada Selasa, 13 September 2022.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Kabais TNI Soleman B Ponto mengatakan bahwa Satgassus harus diaudit.
Pasalnya dengan dana sebesar Rp155 triliun tersebut dianggapnya sangat luar biasa.
Soleman menyebut dana tersebut disinyalir ada di Satgassus, akan mengganggu keamanan dan keselamatan bangsa, yang mengancam pada kedaulatan bangsa.
"Orang-orang bisa dibayar semua. Ini uang sudah mengalir sampai mana ini," tanyanya melalui kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data atau PKAD yang tayang pada Jumat, 16 September 2022.
Soleman B Ponto mengatakan dengan temuan PPATK tersebut membuktikan kekuatan Konsorsium Sambo yang selama ini beredar luas.
Soleman pun mengaitkan dengan kasus Ferdy Sambo yang hingga kini masih menuai banyak pertanyaan terutama terkait dana Satgassus pimpinan Ferdy Sambo yang berasal dari judi online telah mengalir ke mana-mana.
"Pak Presiden saja butuh empat kali bicara. Sedangkan Pak Kapolri yang sudah bilang bahwa semua proses penegakan hukum Sambo dibuka secara terang benderang dan terbuka kenyataannya dalam rekonstruksi ada yang tidak boleh hadir," kata Soleman B Ponto.
Hal itu mengindikasikan kekuatan struktural saja tak cukup melawan kekuatan finansial.
Sehingga harus diatasi dengan keberanian dan kekuatan.
Yang memiliki kedua tersebut adalah TNI.
"Serahkan kepada Panglima TNI, untuk Puspom mengaudit, libatkan TNI dalam auditor, karena situasi darurat, keselamatan bangsa dan kedaulatan terganggu," kata Soleman dengan menyebut tiga fungsi TNI.
Dengan dana Rp155 triliun non bujeter menjadikannya sangat powerfull.
Soleman mencontohkan indikasi kekuatan finansial Polisi, dalam RDP Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan anggota DPR.
Baca Juga: Polisi Tangkap Tiga Orang Pemain Judi Online di Warnet, Terancam 10 Tahun Penjara
"Padahal apa yang dilaporkan Kapolri ke DPR itu adalah kewajiban setelah anggotanya melakukan pembunuhan, bukan luar biasa bukan dipuja-puji," kritiknya.
Adanya pembunuhan anggota Polisi yang dilakukan Ferdiy Sambo sebagai kegagalan pembinaan.
"Justru tak tersebut oleh DPR sama sekali," protesnya.
"Kalau di militer itu ditegur dulu, setelah ditegur baru (ditanyakan), apa yang sudah kau lakukan," ujar Soleman.
Ia membandingkan dengan sikap DPR kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang juga ketua Kompolnas.
"Ketika Pak Mahfud menjelaskan dimarahi, Panglima diundang dimarahi, Pak Silmi Harun datang diusir. Tapi ketika Polisi dengan pembunuhan itu malah dipuja-puji," geramnya. ***
