Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu merasa semakin hari bangsa Indonesia semakin tergerus dengan sistem saat ini.
Menurut Said Didu, lembaga, hukum, dan etika negara saat ini sudah hilang.
Said Didu menilai, kekuasaan dan partai politik bertujuan untuk mengkooptasi negara dan lembaga-lembaga negara.
"Bukan membangun dan memelihara lembaga negara, semua negara dikooptasi oleh kekuasaan dan partai politik," kata Said Didu.
Awal reformasi, kata Said Didu, sejumlah lembaga dibentuk untuk menjaga kekuasaan. Di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY).
Namun, sayangnya menurut Said Didu, satu per satu lembaga negara justru dikooptasi oleh kekuasaan.
Ia pun membandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan era pemerintahan Presiden Soeharto.
"Coba kita bayangkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dulu walaupun Pak Harto itu dianggap otoriter, satu tangan, tapi dia tidak pernah menempatkan partai politik di Badan Pemeriksa Keuangan, tidak pernah," ujarnya.
"Tidak pernah Pak Harto menempatkan orang partai politik di lembaga hukum, tidak pernah. Karena dia tidak pernah mempolitisir lembaga-lembaga negara," sambungnya.
Said Didu merasa tidak masuk akal bahwa anggota BPK berasal dari partai politik.
Pasalnya, hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan di dalam kekuasaan.
"Sangat tidak masuk akal bagi saya anggota BPK itu dari partai politik. Bagaimana logikanya seorang partai politik memeriksa keuangan kekuasaan yang (berasal) dari partai politik juga?" ucapnya.
Said Didu menegaskan, kekuasaan saat ini tengah memangsa negara.
Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah hanya sekadar boneka dengan sistem saat ini.
Kemudian, mantan Komisaris Independen PTPN IV itu menuturkan, sebanyak 570 anggota DPR dengan sistem fraksi tidak ada gunanya.
"Buat apa sih ada 570 anggota DPR dengan sistem fraksi? Kan gak ada gunanya, Pak. Apa kata ketua fraksi, itulah kata anggota DPR. Anggota DPR bicara sepertinya hanya ruang untuk bernegosiasi," tuturnya.
"Setelah kencang, dibawa, ketua fraksi ketemu. Setelah ketua fraksi ketemu, melapor ke ketua umum. Ketua umum memerintahkan A, maka terjadilah A. Itulah terjadi praktik pembuatan Undang-Undang," ujar Said Didu menambahkan, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 3 September 2022.
Menurutnya yang terjadi saat ini adalah kekuasaan sedang berjalan dengan dua pilar utama, yaitu berupaya untuk mengobjektifkan kelompok subjektif kelompoknya.
"Jadi kalau dia punya kepentingan A, maka dia berusaha menghentikan itu dengan berbagai cara. Caranya lewat buzzer seakan-akan itu kebenaran dan mendelegitimasi orang yang berbeda dengan itu melalui media massa," tuturnya.
Lebih lanjut, Said Didu juga menyinggung kekaisaran mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo di institusi Polri.
Ia mengatakan, setelah Kekaisaran Ferdy Sambo dan Konsorsium 303 terbongkar, buzzer politik agak berkurang.
"Saya kan pusat serangan buzzer. Ini agak berkurang buzzer ini setelah geng Sambo (Ferdy Sambo) terbongkar," akunya.
Karena hal ini, ia menduga bahwa geng Ferdy Sambo merupakan sumber para buzzer politik.
"Saya hanya menyatakan bahwa serangan buzzer ke akun Said Didu berkurang setelah geng Sambo terbongkar, itu saja," ungkapnya.
Said Didu juga membeberkan ada salah satu bakal calon presiden (Capres) yang 'kabur' setelah geng Ferdy Sambo terbongkar.
"Ada juga salah satu (bakal calon) Capres kegiatannya agak berkurang dengan ini (terungkapnya geng Ferdy Sambo," ucapnya
Said Didu pun menghargai dan pengorbanan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dengan tetesan darahnya diharapkan mampu membersihkan negeri ini.***
