"Coba kita bayangkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dulu walaupun Pak Harto itu dianggap otoriter, satu tangan, tapi dia tidak pernah menempatkan partai politik di Badan Pemeriksa Keuangan, tidak pernah," ujarnya.
"Tidak pernah Pak Harto menempatkan orang partai politik di lembaga hukum, tidak pernah. Karena dia tidak pernah mempolitisir lembaga-lembaga negara," sambungnya.
Said Didu merasa tidak masuk akal bahwa anggota BPK berasal dari partai politik.
Pasalnya, hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan di dalam kekuasaan.
"Sangat tidak masuk akal bagi saya anggota BPK itu dari partai politik. Bagaimana logikanya seorang partai politik memeriksa keuangan kekuasaan yang (berasal) dari partai politik juga?" ucapnya.
Said Didu menegaskan, kekuasaan saat ini tengah memangsa negara.
Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah hanya sekadar boneka dengan sistem saat ini.
Kemudian, mantan Komisaris Independen PTPN IV itu menuturkan, sebanyak 570 anggota DPR dengan sistem fraksi tidak ada gunanya.