Diungkap, Dirut BUMN Disebut Kelola Dana Capres Rp300 T, Refly Harun: Pejabatnya Tidak Punya Komitmen untuk...

- 27 Agustus 2022, 18:20 WIB
Refly Harun tanggapi dugaan Dirut BUMN mengelona dana capres 2024 sebesar Rp300 triliun yang diungkap Kamaruddin Simanjuntak.
Refly Harun tanggapi dugaan Dirut BUMN mengelona dana capres 2024 sebesar Rp300 triliun yang diungkap Kamaruddin Simanjuntak. /Tangkapan layar YouTube Refly Harun/

SEPUTARTANGSEL.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut menanggapi pernyataan Pengacara Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut ada Dirut BUMN yang mengelola dana capres 2024 sebesar Rp300 triliun.

Refly Harun mengaku miris dengan kelakuan oknum pejabat di Indonesia bila yang dikatakan oleh Kamaruddin Simanjuntak benar.

Pasalnya, Refly Harun mengatakan para pejabat tersebut tidak mempunyai komitmen berbangsa dan bernegara, tapi kerap kali berpidato lantang cinta NKRI.

Baca Juga: Pengacara Brigadir J Ungkap Ada Dirut BUMN Kelona Dana Capres Rp300 T, Refly Harun: Rusak Negara Ini Kalau...

Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara tersebut dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 26 Agustus 2022.

"Ngeri pokoknya negara kita ini ya, pejabatnya tidak punya komitmen untuk berbangsa dan bernegara tapi setiap hari berpidato seolah paling cinta NKRI," kata Refly Harun.

Mantan Komisaris Utama PT Pelindo I itu mengatakan Kamaruddin Simanjuntak tidak mungkin asal bicara, terlebih sudah berani menyeret Dirut BUMN tersebut.

"Tentu dia (Kamaruddin Simanjuntak) ngomong nggak sembarangan ya, karena dia berani menyebut nama dan barangkali menyebut bukti," ucapnya.

Baca Juga: Kamaruddin Simanjuntak Disebut Sudah Offside, Pengacara Brigadir J Diminta Hati-hati, Apa Sebabnya?

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyampaikan bila Kamaruddin mempunyai bukti, maka orang lain tidak akan berani melakukan konfrontasi.

Menurutnya, bila ada yang mengkonfrontasi bukti dari Kamaruddin, maka negara ini akan rusak karena para pejabatnya malah berlomba mengeruk keuangan negara untuk Pilpres 2024.

"Karena kalau dia menyebut bukti, ketika dikonfrontir orang nggak berani juga. Karena kalau dikonfrontir, rusak lah negara ini kalau semuanya ternyata pejabat-pejabat kita sedang berlomba-lomba mengeruk keuangan negara untuk persiapan pilpres ke depan," ujarnya.

Mantan Staf Ahli di Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan adanya dugaan uang ratusan triliun tersebut tidak hanya dipersiapkan oleh satu pihak.

Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 Hari Ini: Madura United vs Persikabo 1973, Lulinha Diragukan Tampil

Bahkan, kekayaan yang dikeruk dari Indonesia sebagian disimpan di luar negeri.

"Konon angka ratusan triliun itu dipersiapkan berbagai pihak tidak hanya satu pihak. Kekayaan-kekayaan yang dikeruk sudah ratusan triliun katanya, bahkan sebagian disimpan di luar negeri," tukasnya.

Sebelumnya, beredar potongan video pernyataan Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut ada dana capres Rp300 triliun dikelola oleh Dirut BUMN.

Menurut Kamaruddin, dana tersebut disimpan atas nama beberapa wanita yang juga dinikahi oleh Dirut BUMN tersebut.

Baca Juga: Sisca Kohl Resmi Dilamar Jess No Limit, Netizen: Money No limit

"Ketemu muslim dia muslim, padahal dia Katolik. Ketemu Hindu, Hindu dia, nikah. Ketemu Kristen, Kristen dia. Semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu lho," sindir Kamaruddin Simanjuntak dalam tayangan di kanal Youtube Realita TV pada Kamis, 25 Agustus 2022.

Kamarudin menyebut wanita-wanita itu menghuni beberapa apartemen mewah dengan gaya hidup yang mewah.

Para wanita itu dititipi uang Rp300 triliun dengan cara diinvestasikan dan akan diberikan cash back.

Baca Juga: Terekam Seorang Kakek Nyaris Tersambar Kereta Api yang Melintas, Netizen: Terima Kasih Pak Satpam

"Cash back inilah yang diinvestasikan pada perempuan-perempuan yang tidak dinikahi secara resmi. Hanya secara ghaib. Wanita-wanita ini bisa transaksi Rp200 juta per hari. Itu uang dari mana?" tanyanya.

Kamaruddin mengaku menangani kasus tersebut, ia telah berkirim surat ke Presiden, Menteri BUMN, Komisi 6 DPR, Menteri Keuangan, Menpan-RB, hingga direktur SDM PT Taspen, Komisi III DPR, termasuk ke Ombudsman, tetapi tak ada yang menanggapi.***

Editor: Asep Saripudin


Tags

Terkait

Terkini