Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Baru-baru ini tengah ramai di media sosial soal pernyataan Kamaruddin Simanjuntak menyebut adanya dana Rp300 triliun yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.
Kamaruddin yang kini jadi pengacara dari Brigadir J mengatakan dana sebesar Rp300T tersebut disimpan Dirut BUMN.
Hal itu diungkap Kamaruddin saat bertemu KPK dalam sebuah dialog.
Melihat hal tersebut, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu atau biasa dikenal dengan Said Didu menyinggung soal kinerja BUMN di era sekarang.
"BUMN itu dibentuk namanya Badan Usaha Milik Negara bukan Badan Usaha Milik Pemerintah apalagi milik nenek lo apalagi ini pribadi," kata Said Didu dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun, Sabtu, 27 Agustus 2022.
"Ada tim sukses yang sangat besar, Tim sukses yang dianggap sangat berperan sakit dan butuh biaya besar. Dicarilah BUMN yang fasilitas kesehatan besar yang mampu membiayai kesehatan bekas relawan tersebut," jelasnya.
"Coba bayangkan rusaknya moral negara ini seperti ini bukan karena orang itu untuk memperbaiki BUMN tapi karena orang ini harus berobat sehingga dicarikan BUMN yang mampu mengobati,"jelasnya lagi.
Said Didu mengatakan saat ini BUMN diibaratkan sebagai tempat parkir para politisi yang gagal saat calon legislatif.
"Dan kita lihat BUMN sekarang ini hanya tempat parkir para politisi yang gagal caleg maka dijadikan komisaris BUMN," terang Said Didu.
Pernyataan itu disampaikan Said Didu dalam sebuah forum dialog Forum News Network (FNN).
Baca Juga: Polri Jadwalkan Rekonstruksi Kasus Brigadir J di Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo Pekan Depan
Hal semacam itu, lanjut Said Didu, harus dihentikan karena dianggap merusak negara Indonesia.
Ia juga menegaskan hati seseorang kalau sudah melanggar etika jangan pernah percaya bahwa dia akan memperbaiki bangsanya.
Said Didu mengungkapkan alasan dirinya mundur dari BUMN karena dirinya melihat bahwa rezim sekarang ini rezim kebohongan.
"Jadi saya ditanya mengapa kau mengundurkan diri? Saya melihat bahwa rezim sekarang ini adalah rezim kebohongan itu pernyataan saya," ujar Said Didu.
Said Didu kemudian memberikan salah satu contoh kebohongan yang dimaksud yakni angka subsidi yang tidak sesuai.
"Kemarin yang angka subsidi dikeluarkan terus 502 T angka ini padahal di angka APBN 2022 itu hanya 14,6 T. Angka 502 itu dari mana," kata Said Didu.
"Nah begini, di dalam namanya APBN ada namanya subsidi dan dimunculkan sekarang istilah kompensasi," jelasnya.
Said Didu mengatakan dalam Undang-undang BUMN memang bunyinya menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN maka diberikan kompensasi tapi kompensasi diberikan berupa subsidi.
Baca Juga: Terekam Seorang Kakek Nyaris Tersambar Kereta Api yang Melintas, Netizen: Terima Kasih Pak Satpam
Menurutnya, Kompensasi dilarang karena hal itu dinamakan non budgeter of budget karena tidak ada APBN.
Cara mereka membohongi, Lanjut Said Didu, adalah dengan membuat dana kompensasi.
"Kalau penyimpangan-penyimpangan ini dibiarkan terus menerus dan kita diam saja maka umur negara yang Bapak katakan tadi kalau baik-baik saja kurang 200 tahun kalau ga ada masalah 100 tahun mudahan sampai 100 tahun," kata Said Didu.***
