Network
"Pendelegasian sejumlah tugas kepada LBP cermin dari tata kelola pemerintahan yang buruk dari Presiden. Dari sudut pandang good governance tidak bagus," kata Ali Syarief dikutip SeputarTangsel.Com dari Twitter @alisyarief.
Pernyataan Ali Syarief disetujui beberapa netizen di kolom komentar. Mereka menyoroti banyaknya jabatan yang diemban oleh Luhut, seperti Perdana Menteri yang seharusnya tidak ada dalam sistem Pemerintahan Indonesia.
"Katanya Presidential ..., tapi ngapah ada PerdanaMenterinya ya...? diem2 sudah merubah sistem pemerintahan ke Parlementer tanpa persetujuan Dewan nih .. udah bisa jadi pemakzulan ini ya pak @LaNyallaMM1?" ucap @Go_Drill.
"Sudah ga da lagi yang bisa negur, bablas blass,, suka2 pemerintah,,bahkan lembaga pengawas @bpkri diisi orang2 politik,,,sehingga semua kajian dan temuan hilang ditelan bumi. Kita kembali ke masa kelam demokrasi," kata @Ridwan1924.
Ada pula netizen yang menyebut, pemerintah membutuhkan reformasi jild II yang berlangsung damai.
"Yg ini kita bisa artikan kalau pemimpin dibesarkan dari pencitraan, maka yang akan berkuasa ada sponsornya. Solusinya kita Butuh REFORMASI JILID II digulirkan tetapi Reformasi DAMAI," sebut @IskLerd.***
