Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengkritisi pernyataan Anggota DPD RI, Dr. Arya Wedakarna yang menyatakan Indonesia memerlukan Presiden Jokowi agar tidak terjadi kilafah.
Anthony Budiawan menilai Arya Wedakarna gagal paham dalam memahami kilafah.
Menurut Anthony, selama 70 tahun Indonesia merdeka, sebelum Jokowi menjadi presiden, Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Jadi pernyataan Arya dinilai keliru bahwa Indonesia perlu Jokowi.
Baca Juga: Kocak, Polisi Tetapkan Korban Begal Jadi Tersangka Pembunuhan, Saksinya Pembegal yang Selamat
Hal itu diungkapkan Anthony Budiawan melalui akun Twitter pribadinya.
"70 tahun Indonesia tanpa Jokowi baik-baik saja, disegani di Asia dan dunia. Tiba-tiba ada yg klaim Indonesia perlu Jokowi agar tidak jd negara khilafah?," kata Anthony dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @AnthonyBudiawan pada Kamis 14 April 2022.
Anthony Budiawan menyatakan sependapat dengan tulisan Anggota DPD Tamsil Linrung, bahwa Arya tidak begitu paham arti khilafah. Maka sebaiknya Arya perbanyak referensi sebelum beropini.
Anthony berpendapat, ucapan Arya dinilai sebagai propaganda totalitarian dan fasis.
"Selain gagal paham seperti dijelaskan Tamsil Linrung (DPD), propaganda ini berbau totalitarian dan fasis," ujar Anthony
Anthony Budiawan menjelaskan makna totalitarian.
"Totalitarian artinya negara mendikte apa yg dianggap benar menurut tafsirnya," kata Anthony.
Kemudian, kata Anthony, dalam totalitarian ada potensi menumpas kelompok lain yang tidak sependapat.
"Kalau perlu menumpas kelompok lain yg tidak sepaham dan sepemikiran, dengan cara menuduh radikal, teroris & sejenisnya, melalui corong-corong propaganda: dikenal dengan BuzzeRp," ujar Anthony.
Berikut ini ada kalimat yang disampaikan Arya Wedakarna lewat video yang disebarkan melalui Whatsapp:
“Saudara-saudara, saya Wedakarna, Anggota DPD RI utusan Bali dan juga Sekjen Gerakan Pemuda Marhaenis Indonesia. Terkait dengan isu tentang demo mahasiswa 11 April 2022 besok yang salah satu tuntutannya adalah menurunkan bapak presiden. Sekarang pertanyaannya gampang aja. Kalau presiden Joko Widodo turun, lalu yang gantiin siapa? Kita ini perlu mempertahankan Pak Jokowi, agar cita-cita negara khilafah itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Yang kita lawan ini kadrun, yang kita lawan ini adalah radikal, yang ingin mengganti NKRI. Dan sasaran tembaknya adalah…”
Terkait dengan video Arya, tuntutan aksi 11 Apri 2022 bukanlah menurunkan Jokowi tapi lebih pada tuntutan kebutuhan rakyat dan menilai pemerintah gagal mengurus rumah tangga.
Dikutip dari akun Instagram @bem_si, enam tuntutan BEM SI adalah stabilisasi harga komoditi, tolak penundaan pemilu, kaji ulang UU Ibukota Negara baru, usut mafia minyak goreng, selesaikan konflik agraria, dan tuntaskan janji kampanye Jokowi-Maruf.***
