Network
Said Didu kemudian membeberkan penetapan harga dan jumlah produk bersubsidi dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebagai berikut:
Total nilai Subsidi = Kuota jumlah produk disubsidi x ((Harga Pokok Penjualan - Harga Penetapan Pemerintah) + marjin).
“Artinya bahwa total jumlah solar yang disubsidi penjualannya tidak boleh lebih dari kuota,” ujar Said Didu.
Kemudian, tambah said Didu, selain masalah kuota, Pertamina juga menghadapi masalah kekurangan dana subsidi yang harus ditalangi oleh pertamina.
“Dana subsidi solar dalam APBN hanya Rp 500 per liter sementara selisih harga sudah sekitar Rp 8.000 maka Pertamina menalangi sekitar Rp 7.500 per liter,” ujarnya.
Dana talangan tersebut baru akan dibayar oleh pemerintah setelah diaudit oleh BPK tahun berikutnya dan itu pun biasanya dicicil oleh pemerintah.
“Kejadian tersebut selalu berulang sehingga utang pemerintah ke Pertamina umumnya di atas Rp 100 triliun. Ini mengganggu cash pertamina,” katanya.
Menurut Said Didu, masalah pertalite lebih rumit dari solar karena pertalite belum ditetapkan sebagai BBM bersubsidi sehingga dibutuhkan keputusan pemerintah berupa: total kuota petralite, kuota masing-masing daerah, harga pertalite bersubsidi dan apakah ada pertalite non subsidi.
“Perkiraan saya, harga keekonomian pertalite saat harga crude sekitar $ 100 per barrel sekitar Rp 12.000 per liter. Jika harga jual saat ini tdk berubah Rp 7.650 per liter maka diperlukan subsidi sekitar Rp 4.350 per liter. Kita menunggu berapa kuota dan dana subsidi,” ujar Said Didu.
Kemudian, Said Didu menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab antri solar adalah: kuota solar subsidi yang tidak mencukupi. Kedua, dana subsidi solar dalam APBN tidak mencukupi. Ketiga, ditengarai konsumsi solar non subsidi beralih ke solar subsidi. Keempat, Pertamina makin berat menanggung talangan subsidi solar.
“Pemerintah harus turun tangan,” ujar Said Didu.
Kemudian, kata Said Didu, yang menjadi penyebab antri pertalite adalah karena harga pertamax naik.
