Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyinggung masalah digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) saat bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Johny, yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada 23 Maret 2022, adopsi teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu
Johny menilai digitalisasi Pemilu sangat mungkin dilakukan oleh Indonesia melihat sudah banyak negara lain yang menerapkan e-voting.
Salah satu negara yang sudah melakukan pemungutan suara secara digital yaitu negara Estonia. Menurutnya, negara Estonia merupakan negara terdepan di dunia dalam Pemilu digital.
"Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," ujarnya.
Johnny juga menyinggung India yang mulai mengembangkan Pemilu berbasis digital dengan teknologi blockchain untuk mendukung pemilu dari jarak jauh.
Baca Juga: Wagub DKI Riza: Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta akan Tetap Eksis Sebagai Kota Termaju di Indonesia
"Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka," kata Johnny.
Kominfo mengutip data dari Institute for Democracy and Electoral Assistance, e-voting telah diterapkan di 34 negara. Tentu pemilu digital melibatkan badan manajemen Pemilu berskala nasional maupun daerah.
Pemilu digital juga dilihat dari kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat juga penting untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu, salah satunya saat proses verifikasi dan verifikasi ulang data.
Menurut Johny, digitalisasi Pemilu merupakan suatu keniscayaan sebagai praktik demokrasi dan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia.
Johnny melihat ada empat karakteristik yang muncul dalam Pemilu digital yaitu meliputi keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi, sebagai bagian dari arus data dan komunikasi, sebagai bagian dari percepatan laju komunikasi, dan sebagai bagian dari komodifikasi data elektoral.
Keberadaan infrastruktur TIK yang memadai menjadi penting agar transformasi digital dalam Pemilu dapat dilaksanakan.
Kominfo saat ini juga sedang mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yang akan sebagai penunjang agenda transformasi digital nasional dan memperkecil kesenjangan digital.***
