Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menanamkan nilai integritas dalam penyelenggaraan pemilu kepada penyelenggara dan pemilih pemilihan umum (pemilu) melalui program integritas pemimpin dan integritas pemilih.
Selain itu, KPK juga meminta komitmen semua pihak untuk mencegah praktik politik uang (Money Politic).
Dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Selasa, 22 Maret 2022, hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Talkshow 2 Dekade Rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) bertema "Sinergi Membangun Negeri: Mencegah Kriminal Menguasai Negeri" yang diadakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara daring dan luring.
Ghufron mengatakan KPK terus berupaya untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), salah satunya dengan menyusun Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
"Dengan demikian parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah," ujar Ghufron.
Menurutnya, tingginya angka korupsi di daerah, selain karena nafsu kekuasaan juga disebabkan oleh permasalahan lain yakni biaya politik yang tinggi.
Baca Juga: Said Didu Ungkap Alasan Mafia Minyak Goreng Tidak Ditangkap
Dan dengan biaya politik yang tinggi mendorong kandidat untuk mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari hasil korupsi.
