Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon kembali menyoroti soal klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan soal big data percakapan 110 juta orang.
Fadli Zon meminta pertanggungjawaban Luhut Pandjaitan soal pernyataannnya yang menyebut memiliki big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial.
Hal ini ditanggapi oleh Juru Bicara (Jubir) Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi yang menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data 110 juta orang di media sosial pendukung penundaan Pemilu 2024.
Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa big data tersebut tidak bisa dibuka karena merupakan data internal mereka.
Pernyataan ini lantas ditanggapi oleh Fadli Zon melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Selasa, 15 Maret 2022.
Fadli Zon justru mempertanyakan kenapa big data 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024 itu tidak bisa dibuka.
"Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik?," cuit Fadli Zon yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @fadlizon pada Rabu, 16 Maret 2022.
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini menegaskan klaim percakapan 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024 di media sosial yang dilontarkan oleh Luhut Pandjaitan harus dipertanggung jawabkan kepada publik.
"Harus ada pertanggungjawaban kpd masyarakat atas klaim 110 juta itu," ujarnya.
Baca Juga: Menko Marves Luhut Klaim Rakyat Ingin Pemilu 2024 Ditunda, Fadli Zon: Sebaiknya Diungkap Agar…
Bahkan, Fadli Zon juga mengungkapkan untuk tidak halalkan segala cara untuk melawan konstitusi.
"Jgn halalkan segala cara utk melawan konstitusi," katanya.***
