Jokowi 3 Periode, Luhut Ogah Jadi Menteri, Maunya Jadi Penasihat: Boleh Lah Ya

- 13 Maret 2022, 13:30 WIB
Jokowi 3 Periode, Luhut Ogah Jadi Menteri, Maunya Jadi Penasihat: Boleh Lah Ya(instagram.com/luhut.pandjaitan)
Jokowi 3 Periode, Luhut Ogah Jadi Menteri, Maunya Jadi Penasihat: Boleh Lah Ya(instagram.com/luhut.pandjaitan) /

 

SEPUTARTANGSEL.COM - Penundaan Pemilu 2024 masih menjadi momok hangat di kalangan publik maupun tokoh-tokoh politik.

Belum lagi, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.

Secara gamblang Luhut mengatakan seandainya presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan, maka dirinya lebih memilih untuk menjadi penasihat ketimbang menteri.

Baca Juga: Patung Jokowi Dipasang di Gerbang Utama Sirkuit Mandalika, Diperkirakan Bakal Jadi Spot Foto Wisatwan

Hal ini diungkap saat menghadiri podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada Jumat, 11 Maret 2022.

"Tahun 2024, kalau Tuhan kasih saya baik-baik, berarti kan saya sudah 7 tahun, saya udah gak mau lagi", kata Luhut dalam Podcast, Dikutip SeputarTangsel.Com dari YouTube, Minggu 13, Maret 2022.

Dengar pernyataan Luhut yang ogah menjadi Menteri lagi Deddy Corbuzier pun bertanya dan memastikan apa benar Opung (panggilan Luhut) akan berhenti.

Baca Juga: Kewenangan MUI Dipangkas, Jaminan Produk Halal di Bawah Kuasa Kemenag, Begini Lengkapnya

"Yg benar, kalau pak Jokowi tiga periode nih, Opung berhenti?", Tanya Deddy

Jawab Luhut dengan menganggukan kepala menyatakan dirinya siap untuk jadi penasihat saja.

"Ya, saya pun kalo diminta jadi penasihat saja boleh lah", jawab Luhut

Baca Juga: Kemenag Tetapkan Label Halal Terbaru: Ada Motif Gunung, Surjan, hingga Wayang Kulit

Jadi kemungkinan besar bila presiden Joko Widodo kembali menjabat selama 3 periode, maka Luhut yang akan siap menjadi penasihat.

Beralih ke isu penundaan Pemilu 2024. Banyak sekali yang enggan atau menolak perpanjangan masa jabatan yang sudah diwacanakan sejak lama.

Adapula bila itu terjadi maka ini merupakan inkonsistensi atau dapat melanggar hukum yang bisa saja merusak citra kepemimpinan.

Baca Juga: Label Halal Indonesia Tuai Protes, dari Susah Dibaca, Jawasentris Hingga Beban Biaya Produksi Pelaku Usaha

Namun, tak sedikit juga yang mendukung penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan. Hal ini juga sempat dikatakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan memiliki big data. ***

Editor: Taufik Hidayat


Tags

Terkait

Terkini

x