Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid memuji Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemimpin yang memiliki tradisi baik dan benar-benar taat konstitusi ketika secara tegas memberikan jawaban tidak setuju bahwa masa jabatan Presiden diperpanjang. Ketika itu, SBY menegaskan tidak setuju jabatannya diperpanjang di Forum MPR.
Ketika isu perpanjangan presiden muncul di Era SBY, secara tegas SBY menolak. SBY menyatakan tidak sependapat dengan perpanjangan presiden dalam sambutannya di HUT RI ke-65, di Forum DPR. SBY mengatakan dirinya bersama Fraksi ABRI adalah pihak yang mendorong masa jabatan presiden dibatasi.
Hidayat Nur Wahid menyayangkan pada Era Jokowi muncul spekulasi serta manuver politik dari pihak tertentu yang terus menghembuskan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu hingga menimbulkan kegaduhan politik.
Baca Juga: Demokrat Bongkar Tokoh di Balik Wacana Tunda Pemilu 2024: Ada Ruhut Sitompul hingga Luhut Pandjaitan
Namun demikian, Presiden Jokowi telah memberikan klarifikasi bahwa dirinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden, di Istana Merdeka, Jumat 4 Maret lalu.
Isu perpanjangan masa jabatan bergulir pada Februari 2022. Isu perpanjangan masa jabatan presiden muncul hampir bersamaan dengan isu penundaan Pemilu. Wacana tersebut menjadi polemik setelah disuarakan sejumlah elite partai politik.
Pada awal Februari usulan penundaan pemilu disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan menjadikan kegaduhan di antara elite politik.
Hidayat Nur Wahid menyesalkan adanya kegaduhan politik yang cukup panjang terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu.
"Langsung di Forum MPR, Presiden SBY Pernah Tegaskan Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang. Itu Tradisi Yg Baik, Memastikan Benar2 Taat Konstitusi dan Mengakhiri Spekulasi Serta Manuver Pihak2 Yg Kriterianya Kemudian Disebut Olh Presiden
@jokowi," kata Hidayat Nur Wahid dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @hnurwahid pada Senin, 7 Maret 2022.
Setelah beberapa bulan isu penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden menggema di media dan beberapa forum politik, presiden akhirnya angkat bicara. Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 4 Maret 2022.
Namun, Jokowi juga menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi.
Mengenai sikap Jokowi itu, Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa sikap Ketua DPR dan MPR, Ketua DPD dan pimpinan 6 partai telah tegas menolak penundaan Pemilu. Hal ini sebagai perwujudan terhadap ketaatan pada konstitusi
"Apa kurang jelas sikap Ketua DPR, DPD dan Pimp MPR bahkan Ketua & Pimp 6 Partai di DPR yg tolak penundaan Pemilu,laksanakan saja Keputusan KPU&Pemerintah&DPR&DPD;Pemilu 14/2/2024?!Juga tidak ada usulan perubahan UUD yg penuhi syarat.Aktor intelektual dan @jokowi rasionalnya tau itu," lanjut Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid juga menjelaskan bahwa ketentuan Pemilu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, yakni Pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
"Karena tidak ada usulan yg penuhi syarat unt perubahan Konstitusi,dan krn sudah adanya ketetapan perundangan bhw Pemilu diadakan pd 14/2/2024, maka wajarnya @jokowi nyatakan;hentikan usulan itu, laksanakan saja konstitusi&UU untuk adakan Pilpres thn 2024," tutupnya.***
