Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ekonom senior Rizal Ramli ikut angkat suara terkait hilangnya nama Presiden RI kedua, Soeharto dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Rizal Ramli mengungkapkan, di era pemerintahan Soeharto dirinya pernah dipenjara selama 1,5 tahun di Penjara Militer dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.
Menurut Rizal Ramli, ketika itu dirinya merupakan oposisi terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter.
Baca Juga: Soeharto Hilang dari Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono X Ungkap Faktanya
"Saya di penjara Pak Harto 1,5 tahun di penjara Militer & Sukamiskin, oposisi thd sistem Otoriter Pak Harto," kata Rizal Ramli, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @RamliRizal pada Sabtu, 5 Maret 2022.
Meski demikian, Rizal Ramli mengatakan dirinya masih mengakui jasa Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.
"Tapi tetap mengakui jasa Pak Harto pada Serangan Umum 1 Maret," ujarnya.
Ia pun menyinggung sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang dinilainya telah menghapus jasa mantan Komandan Brigade 10/Wehrkreise III itu.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu pun mengungkit filsafat Jawa yang mengatakan ngono ya ngono, ning ojo ngono yang berarti meski tidak dilarang, sebaiknya jangan dilakukan.
"Mas @mohmahfudmd kok segitunya sih, sampai ngapusi jasa Pak Harto. Ngono ya ngono, ning ojo ngono," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak meniadakan peran Soeharto dalam sejarah tersebut.
Mahfud MD menuturkan, meskipun Soeharto tidak ada dalam Keppres yang diteken Jokowi, namanya tetap disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Keprres yang juga dibenarkan sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Mahfud MD, meski Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta diasingkan ketika itu, namun keduanya tetap aktif menggerakkan operasi serangan.
Mahfud MD mengungkapkan, dalam Keppres yang diteken Jokowi itu, Jenderal Soedirman disebut sebagai tokoh yang memerintahkan operasi dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan penggagas serangan tersebut.***
