Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra kembali menyoroti Keputusan Presiden (Keppres) tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang di dalamnya ada sejarah Serangan Umum (SU) 1 Maret 2022.
Sebelumnya, Fadli Zon sudah membantah Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang mengatakan kurang tepat ada penghapusan nama Soeharto.
Kali ini Fadli Zon mengaku sudah membaca Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Baca Juga: Mahfud MD Bantah Nama Soeharto Dihapus dari Sejarah, Netizen Tanya Link Naskah Akademik Keppres
Menurut Fadli Zon, data sejarah banyak yang salah dari Keppres tersebut. Selain menghilangkan peran Soeharto, di sana juga tidak ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemerintahan yang berdiri sementara setelah mendengar Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda.
"Sy sdh baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah," ujar Fadli Zon sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @fadlizon, Jumat 4 Maret 2022.
"Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal. @jokowi @mohmahfudmd," tambah Fadli Zon.
Membaca cuitan Fadli Zon tentang Keppres Hari Penegakan Negara yang tidak menyinggung peran Soeharto dan PDRI, netizen menyarankan bicara dengan ahli sejarah.
"Ngurus negara kek main2 gitu, mbok ya dirembug dgn ahli2 sejarah dulu," kata @Panembahan_alit.
