Network
Mantan Komisaris Utama Jasa Marga itu mengungkapkan bahwa hal ini menjadi tidak fair bagi rakyat karena dihadapkan dengan pihak-pihak yang berkuasa.
Rakyat yang menginginkan adanya pergantian kekuasaan ini harus dihadapkan dengan penguasa yang difasilitasi oleh negara.
"Jadi tidak fair terutama bagi rakyat Indonesia karena yang berhadapan sesungguhnya adalah mereka yang berkuasa di eksekutif dan legislatif, karena nikmat kekuasaan itu difasilitasi negara dengan rakyat yang barangkali ingin adanya pergiliran kekuasaan atau kekuasaan tersebut digilirkan sesuai dengan agenda yang ada selama ini," tuturnya.***
