Network
"Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!," ujarnya.
Lantas, mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga menegaskan bahwa BUMN tidak perlu melayani panggilan DPR.
Kemudian, Fahri menyarankan jika DPR ingin ada rapat kerja, mereka hanya boleh memanggil Komisaris BUMN dan tidak boleh membahas persoalan teknis.
"Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani @DPR_RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di @KemenBUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahri juga mengatakan pembahasan teknis saat rapat antara BUMN dengan DPR tidak diperbolehkan dengan alasan pesaing bisa melihat dapur dari perusahaan negara tersebut.
"Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yg dibahas. Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil," ungkapnya.
"Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," tambahnya.***
