Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih ikut buka suara terkait pengepungan ribuan personel polisi terhadap warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
Alamsyah Saragih mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tindakan yang dilakukan oleh polisi terhadap warga Desa Wadas.
Menurut Alamsyah Saragih, upaya Jokowi untuk meredistribusi lahan akan kehilangan makna bila tindakan polisi terhadap warga Desa Wadas tetap dibiarkan.
Baca Juga: Warga Desa Wadas Melawan, Wakil Ketua MPR: Utamakan Musyawarah, Bukan Represi, Intimidasi, dan Abaikan Rakyat
Hal itu diungkapkan oleh Alamsyah Saragih melalui cuitan di akun Twitter @Alamsyahsaragih pada Rabu, 9 Februari 2022.
"Pak @jokowi yg saya hormati, upaya bpk meredistribusi lahan akan hilang makna jika hal seperti ini dibiarkan," kata Alamsyah Saragih.
Mantan Anggota Ombudsman RI itu mengungkapkan Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas untuk dijadikan tempat berinvestasi.
Baca Juga: Warga Desa Wadas Melawan Polisi yang Masuk dengan Dalih Pengukuran, Netizen: Desamu Tak akan Bernasib Sama?
Namun, dia mengatakan akan menjadi sangat sempit bagi masyarakat yang kehilangan lahannya.
"Indonesia masih cukup luas utk berinvestasi, tapi jadi sangat sempit bagi rakyat yg kehilangan tanah," ujarnya.
Lebih lanjut, Alamsyah Saragih juga menyindir rekan-rekannya yang berada di lingkaran sekitar presiden yang dianggapnya tidak berani mengingatkan Jokowi seperti dirinya.
Baca Juga: Warga Desa Wadas Melawan, Aktivis 'Tampar' Ganjar: Kita Belajar Bagaimana Perilaku Gubernur ke Rakyatnya
"Maaf, mungkin teman2 saya yg di dekat bpk sungkan berkata begini," ucapnya.
Sebagai informasi, permasalahan Desa Wadas sendiri diketahui sudah dimulai sejak tahun 2016. Pemerintah berencana akan mengeruk tambang dari tanah desa untuk membangun bendungan di Bener, Purworejo.
Namun, tidak semua warga setuju dengan pembangunan tersebut. Pada tahun 2021, beberapa kali warga Desa Wadas bentrok dengan polisi untuk menolak proyek pemerintah. Kali ini dapat dikatakan sebagai aksi penolakan yang paling besar.***
