Network
"Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara," tegasnya.
Menurutnya, permasalahan tersebut didasari oleh kesalahan paradigma pembangunan di dalam negeri, di mana rakyat diminta menyerahkan lahannya kepada negara dengan dalih demi kepentingan yang lebih besar.
"Akar masalah ini ada pada paradigma pembangunan kita. Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kpd Negara, dengan dalih demi kepentingan lebih besar," tuturnya.
Ia mengatakan, konflik agraria di Desa Wadas menunjukkan bahwa warga dianggap kecil bagi para penguasa.
Pasalnya, apabila hal tersebut ditolak warga, maka warga akan dianggap sebagai pihak yang membangkang negara, memprovokasi, dan dapat diproses hukum.
"Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kpd Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak," ujarnya.
Sebagai informasi, pengepungan dan penangkapan warga dilakukan ribuan personel polisi terkait pembebasan dan pengukuran lahan penambangan material andesit untuk Bendungan Bener.
Namun, warga menolak menyerahkan lahan yang dianggap sebagai sumber penghidupan mereka.
