Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sumatra Utara belum lama ini menjadi sorotan karena memancing kerumunan masyarakat.
Salah satu pihak yang menyoroti kerumunan itu adalah anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera yang menyebut kerumunan tersebut bisa menimbulkan klaster baru Covid-19.
Oleh karena itu, politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi pernyataan Mardani Ali Sera soal kerumunan yang terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan Ruhut Sitompul melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Sabtu, 5 Februari 2022.
Ruhut Sitompul mengatakan bahwa kerumunan terjadi adalah salah satu bentuk cinta rakyat Indonesia kepada Presiden Jokowi.
"Mardani PKS Pak Joko Widodo itu Presiden RI ke 7 adapun kerumunannya bentuk Cinta Rakyat Indonesia," cuit Ruhut Sitompul yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @ruhutsitompul pada Sabtu, 5 Februari 2022.
Ruhut Sitompul bahkan membandingkan dengan kerumunan yang disebabkan oleh Habib Rizieq Shihab.
Bahkan mantan politisi Partai Demokrat itu menyebut kerumunan yang disebabkan oleh Habib Rizieq Shihab memiliki maksud tersembunyi.
"Jangan kau samakan dengan HRS berkerumun dengan ada Udang dibalik Baso beda banget lah yaouuuh ha ha ha MERDEKA," ungkap Ruhut Sitompul.
Sebelumnya, Mardani Ali Sera menyinggung soal kerumunan yang dipicu oleh kunjungan kerja Presiden Jokowi melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Jumat, 4 Februari 2022.
Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa kerumunan yang terjadi masih merupakan tanggung jawab Presiden Jokowi.
Bahkan Politisi PKS ini mengatakan imbauan kepada masyarakat untuk mencegah kerumunan akan sia-sia jika teladan dan sistem tidak ditegakkan dan menyebut kerumunan itu bisa menimbulkan klaster baru Covid-19.
"Jangan salahkan masyarakat apalagi warga umum yang jarang bertemu Presiden. Tanggung jawab ada pada Presiden. Percuma menghimbau masyarakat jika teladan dan sistem tidak ditegakkan. Kasihan warga jika ada klaster karena kejadian ini," tuturnya.
Selain itu, Mardani khawatir hal ini ditiru oleh masyarakat di daerah lain.
"Dan khawatir akan dirujuk oleh masyarakat di daerah lain. Ini bukan kejadian pertama kali. Padahal pelanggaran kian dilakukan oleh elit jauh lebih berat sanksinya dibanding masyarakat awam," ujarnya.***
