Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diusung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru 'Nusantara' di Kalimantan Timur.
Diusungnya Ahok sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, Ahok dinilai berhasil menjadi wakil dan gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Sontak, diusungkannya Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN Nusantara pun tuai polemik publik.
Jurnalis senior Hersubeno Arief melihat hal tersebut sebagai sinyal kuat bahwa Ahok lah yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara.
Hersubeno Arief mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), nantinya posisi mantan Politikus Partai Golkar itu sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara akan lebih berkuasa dibandingkan dengan seorang gubernur.
Baca Juga: PDIP Usung Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru, Said Didu: Makin Jelas Arah dan Tujuannya
"Sebagai Kepala Otorita ini, sebenarnya posisi Ahok itu mirip seorang gubernur. Bahkan, lebih berkuasa, berkuasa penuh di Ibu Kota Baru," kata Hersubeno Arief, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Sabtu, 29 Januari 2022.
Hersubeno Arief memaparkan, penunjukkan, pengangkatan, hingga pemberhentian Kepala Otorita IKN Nusantara langsung dilakukan Presiden.
Selain itu, seorang Kepala Otorita berkuasa langsung tanpa didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Jadilah ini seorang Kepala Otorita berkuasa penuh dan hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Nggak ada DPR, tidak ada yang ngontrol di situ. Dia bisa sepenuhnya melakukan apa saja sebagai seorang Kepala Otorita selama itu dia bisa mempertanggungjawabkannya kepada Presiden," terangnya.
Lebih lanjut, Hersubeno pun menyinggung pernyataan Aliansi Borneo yang meminta agar menunjuk putra daerah sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara.
Karenanya, ia mempertanyakan mengapa harus Ahok yang ditunjuk PDIP sebagai calon pemimpin di Ibu Kota Negara yang baru tersebut.
Padahal, masa jabatan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta sangat pendek dan kakak dari mantan Bupati Belitung Timur itu baru bergabung bersama PDIP.
"Kesuksesan Ahok itu saya kira bisa diperdebatkan. Dalam rentang waktu 2,5 tahun, apa sih yang bisa dilakukan seorang kepala daerah? Pasti tidak terlalu maksimal," ujarnya.
Kemudian, ia juga mengungkit kembali beberapa kontroversi Ahok.
Di antaranya yakni terkait penistaan agama dan dilaporkannya mantan anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam skandal Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau kita sedikit flashback ya, sejak berpasangan dengan Ahok pada Pilkada DKI 2012 itu, Jokowi memang terkesan sangat melindungi dan menjagokan Ahok," tuturnya.
Baca Juga: Ahok Jadi Calon Ketua Otorita IKN Nusantara, Rocky Gerung: Anies Aja Pindahin, Lebih Ngerti
Ia menilai, Jokowi seakan tidak peduli dengan opini negatif publik terhadap Ahok.
Karena itu, menurutnya sulit untuk tidak mengaitkan kepentingan oligarki di balik pencalonan Ahok sebagai pimpinan Ibu Kota Negara baru.***
