Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof Henry Subiakto ikut angkat suara terkait kasus Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand Hutahaean diketahui dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) setelah cuitannya yang mengatakan "Allahmu lemah" melalui akun Twitter @FerdinandHaean3.
Menanggapi cuitan Ferdinand Hutahaean, Henry Subiakto mengatakan, bicara dan berpendapat tentang SARA bukanlah pidana sekalipun pendapat tersebut berbeda dengan keyakinan orang banyak.
Baca Juga: Fahri Hamzah Cuitkan Soal ODGJ, Netizen: Yang Anda Maksud Bahar, Ferdinand atau Fadli Zon?
Menurut Henry Subiakto, hal tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
"Bicara dan berpendapat ttg SARA itu bkn pidana skalipun pendapat itu berbeda dg keyakinan orang banyak. Itu hak yg dijamin UUD," kata Henry Subiakto, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @henrysubiakto pada Kamis, 6 Januari 2022.
Henry Subiakto menjelaskan, yang dilarang oleh hukum adalah mengajak untuk membenci dan memusuhi orang karena berbeda SARA.
Baca Juga: Denny Siregar Samakan Cuitan Ferdinand dengan Gus Dur, Gus Umar Protes: Saya Gak Terima
Ia menegaskan, menyebarkan kabar bohong agar terjadi keonaran SARA lah yang diancam pidana.
"Yg dilarang hukum itu MENGAJAK membenci atau memusuhi orang krn berbeda SARA. Menyebar Kabar Bohong agar terjadi Keonaran SARA, itu yg diancam pidana," tegasnya.
Henry Subiakto menuturkan, pidana tidak boleh didasarkan pada perasaan. Menurutnya, pidana harus jelas, baik ukuran maupun unsur-unsurnya, serta bukan berdasarkan tekanan massa.
"Pidana tidak boleh didasarkan pada perasaan orang, walau itu perasaan orang banyak. Pidana itu hrs clear, jelas ukurannya, dan unsur2nya. Bukan berdasar tekanan massa," ujarnya.
Ia menilai, hukum akan rusak jika menuruti suara massa.***
