Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mencuitkan kritikannya terhadap keputusan yang diambil Pemerintah soal ekspor batu bara.
Mohammad Said Didu mengkritik keputusan Pemerintah yang melarang ekspor batu bara secara mendadak.
Said Didu menilai hal ini sebagai akibat ketidaktegasan pemerintah.
Hal tersebut dicuitkan melalui akun twitter @msaid_didu langsung melontarkan kritikannya ke akun @jokowi.
Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 5 Kelas 6 SD MI Subtema 1, Pertanyaan Tentang Magnet
"Bpk Presiden @jokowi yth, larangan ekspor batubara mendadak mrpkn dampak ketidaktegasan pelaksanaan aturan," buka Said Didu pada cuitannya Selasa, 4 Januari 2022.
Ia menjelaskan juga bahwa produk batu bara pada 2021 sekitar 600 juta ton.
"Jk penjualan domestik (DMO) min 25%, ada 150 jt ton di dlm negeri. Kbthn dlm negeri hanya 137,5 jt ton dan utk listrik 113 jt ton," papar Said Didu.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan kepada semua perusahaan wajib menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
"Sesuai konstitusi, semua perusahaan swasta, BUMN dan anak perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, dan pengolahan sumber daya alam lain, wajib menyediakan kebutuhan dalam negeri lebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Ini juga berlaku untuk batu bara dan gas alam cair," kata Presiden di akunnya @jokowi pada Senin 3 Januari 2022.
Baca Juga: Kenali Gejala dan Cara Tangani Diabetes Pada Ibu Hamil, Begini Penjelasan Dokter Spesialis Kandungan
Jokowi juga mengancam kepada perusahaan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi.
"Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya bisa diberi sanksi, tidak mendapatkan izin ekspor, atau pencabutan izin usaha," tambah Jokowi.
Jokowi juga menyebut bahwa prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat.
Dalam pernyataan tersebut Presiden juga menyinggung mengenai mahalnya harga minyak goreng.
"Saya memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, lakukan lagi operasi pasar," perintah Jokowi. ***
