Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa Presidential Threshold harus ditiadakan untuk mengentaskan korupsi di Tanah Air.
Pasalnya menurut Firli Bahuri, dengan adanya Presidential Threshold, maka demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Firli Bahuri saat menghadiri acara Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Jumat, 10 Desember 2021 kemarin.
Baca Juga: Firli Bahuri Akui KPK Kekurangan Pegawai, Gus Umar Hasibuan: Kenapa Anda Pecat Novel Baswedan Cs?
Firli Bahuri berharap, budaya demokrasi di Indonesia bisa diwarnai dengan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung pun mengaku sependapat dengan pernyataan Firli Bahuri.
"Terpaksa saya juga mesti ikut bersepakat dan menyebarkan 'petir' ini," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 11 Desember 2021.
Baca Juga: 44 Mantan Pegawai KPK Dilantik jadi ASN Polri, Tata Khoiriyah Sentil Firli Bahuri dan Nurul Ghufron
Rocky Gerung menduga, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu sudah terbangun dari tidurnya selama dua tahun ini dan menyadari bahwa sumber korupsi berasal dari surplus politik.
