Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Bandara Kualanamu Medan dikabarkan akan menggeser hak pengelolaan kepada perusahaan India.
Kabar ini menjadi perdebatan publik. Pasalnya bandara dianggap sebagai pintu masuk pertama bagi warga negara asing dan merupakan aset negara.
Mantan sekretaris Menteri BUMN Mohammad Said Didu pun keras melontarkan kritikannya terhadap pengalihan pengelolaan Bandara Kualanamu sebagai bagian dari pengalihan aset negara.
Said Didu berpendapat bahwa pengelolaan Bandara adalah bagian dari aset. Sehingga apabila dijual pada negara lain, maka disamakan dengan menjual aset.
Melalui akunnya Muhammad Said Didu @msaid_didu menjelaskan bahwa pengalihan hak pengelolaan Bandara Kualanamu sebagai bagian dari penjualan aset bangsa.
"Hak pengelolaan itu hak kepemilikan tdh hasil pengelolaan dan itulah yg tercatat sebagai asset. Dalam perusahaan asset tdk semua tercatat sebagai kepemilikan dalam arti hak milik - bisa HGU, bisa HGB atau hak kelolaan," protes Said Didu.
Staf Khusu Menteri BUMN Arya Mahendra melalui akunnya @AryaSinulingga menangkis pernyataan Said Didu.
Dalam melontarkan tanggapannya Arya Sinulingga menyebut BOT (Build Operate Transfer) dalam pengelolaan Bandara Kualanamu bukan merupakan penjualan aset.
"Sedih melihat kecerdasan @msaid_didu makin berkurang atau memang tdk paham bisnis. Masa BOT dibilang jual aset. Paham BOT nggak Pak ? Biar saya jelaskan supaya cerdas," buka Arya Sinulingga.
"BOT itu seperti kita punya bangunan lalu kita serahkan pengelolaannya kpd Swissbel utk dikelola hotelnya," tambah Arya.
"Apakah pemiliknya saya atau Swissbel ? Pemiliknya tetap saya bukan Swissbel. Masa beginipun harus diajarin Pak @msaid_didu? Sedih saya," lanjutnya.
Arya Sinulingga menjelaskan bahwa Bandara Kualanamu pengelolanya sebanyak 51% masih anak perusahaan Angkasa Pura 2 (AP2).
"Tdk semua oleh GMR. Kurang apalagi coba," kekeh Arya Sinulingga. ***
