Pemerintah Perketat PPKM Level 3 Selama Libur Nataru, Dokter Pandu Riono: Publik Sudah Tidak Peduli

- 24 November 2021, 08:55 WIB
Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono sebut publik sudah tidak peduli lagi dengan kebijakan pemerintah perketat PPKM Level 3 selama Nataru 2022
Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono sebut publik sudah tidak peduli lagi dengan kebijakan pemerintah perketat PPKM Level 3 selama Nataru 2022 /Foto: Twitter/@drpriono1/

SEPUTARTANGSEL.COM - Epidemiolog asal Universitas Indonesia, Dokter Pandu Riono komentari kebijakan pemerintah yang berencana akan memperketat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah Indonesia.

Pengetatan PPKM Level 3 ini rencananya akan diberlakukan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 untuk mencegah adanya gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia.

Dokter Pandu Riono mengatakan, pengetatan PPKM Level 3 oleh pemerintah hanya dapat berlaku di atas kertas.

Baca Juga: Epidemiolog UI, Pandu Riono Tak Khawatirkan Gelombang Ketiga dan Ancaman Lonjakan Kasus Covid-19 Tinggi

Menurut Dokter Pandu Riono, PPKM Level 3 sudah tidak mungkin lagi diimplementasikan seperti biasanya.

"PPKM Level 3 hanya berlaku di atas kertas, kenyataan tidak mungkin diimplementasikan seperti biasanya," kata Dokter Pandu Riono, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @drpriono1 pada Rabu, 24 November 2021.

Dokter Pandu Riono menilai, saat ini publik sudah tidak lagi peduli, bahkan tidak percaya dengan aturan-aturan pemerintah yang menurutnya tidak logis.

Baca Juga: Jokowi Diduga Cari Aman, Dokter Pandu Riono Sebut Pengetatan PPKM Level 3 Selama Nataru Tak Berdasar

"Publik sudah tidak peduli dan cenderung tidak percaya lagi dg aturan2 yg tidak masuk akal," ujarnya.

Dokter yang menyebut dirinya sebagai juru wabah itu mengungkapkan, PPKM Level 3 yang rencananya akan diterapkan oleh pemerintah tidak menggunakan indikator epidemiologi dan cenderung hanya berdasarkan ketakutan saja.

"Indikator epidemiologi tidak dipakai lagi untuk menetapkan kebijakan yg sifatnya parno," tegasnya.***

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x